SURABAYA l bidik.news – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) DPRD Jatim menyatakan sikap tegasnya untuk meneruskan dan mengawal aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan menyusul adanya tuntutan yang disuarakan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Eksponen Nasionalis 96.
Marten Hamonangan Anggota Fraksi PDIP yang menerima pendemo , menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak konstitusional masyarakat dan berjanji akan mengawal tuntutan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Sikap dari Fraksi PDI Perjuangan jelas, akan memastikan dan mengawal proses-proses konstitusional terkait dengan apa yang tadi diaspirasikan mengenai pemakzulan dari Wakil Presiden,” tegas Marten saat hadir di demo pada Selasa ( 10/11/2026 ).
Marten menjelaskan bahwa muara dari proses pemakzulan ini berada di ranah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan. Oleh karena itu, aspirasi dari daerah akan diteruskan untuk melihat apakah akan berlanjut menjadi sebuah keputusan atau penetapan resmi dari DPR RI.
Terkait soliditas Fraksi PDI-P, khususnya di wilayah Jawa Timur, Marten Hamonangan menyatakan bahwa seluruh kader dan anggota dewan dari PDI-P akan tegak lurus pada instruksi partai.
“Kita tentu mengacu kepada keputusan partai. Dalam hal ini, kembali kepada DPP Partai yang kemudian memerintahkan anggota fraksinya di DPR RI untuk bersikap. Yang jelas, kita tetap mengawal keputusan konstitusionalnya,” tambahnya.
Soroti Kecacatan Formil Berdasarkan Putusan MA dan MK
Lebih lanjut, Marten menyinggung bahwa aspirasi pemakzulan ini sangat erat kaitannya dengan dinamika hukum pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini. Ia menyebutkan adanya celah berupa kecacatan formil terkait syarat pencalonan.
“Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung dan MK kemarin, tentu ada kecacatan formil terkait bagaimana surat keterangan dibatalkan melalui keputusan pengadilan. Setiap masyarakat memiliki hak konstitusional untuk merespons hal ini,” jelas Marten.
Dukungan Politik dan Potensi Hak Angket
Dukungan politik terhadap langkah ini rupanya tidak hanya datang dari PDI-P. Marten menyebut bahwa Ketua DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB juga menunjukkan sikap dukungan politis yang selaras terkait pengawalan konstitusi ini.
Saat ini, arah pergerakan aspirasi tersebut tengah menunggu perkembangan di tingkat pusat. Marten mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini sedang melangsungkan rapat paripurna untuk membahas keputusan Mahkamah Agung terbaru.
“Sekarang sedang ada rapat paripurna di DPR RI terkait pembahasan putusan MA terakhir. Apakah kemudian ini akan berujung pada Hak Angket atau tidak, ya kita tunggu nanti keputusannya. Sikap politik kita jelas mendukung, karena ini adalah bentuk pengawalan terhadap konstitusi kita,” pungkas Marten asal Dapil Banyuwangi ,Situbondo dan bondowoso. ( Rofik )
