BIDIK NEWS | JEMBER – Replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akbar Wicaksana dalam perkara satwa ilegal dengan terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin (59) di PN Jember ditolak penasihat hukum Kristin. Hal ini terungkap di lanjutan persidangan Kristin dengan agenda Duplik,Rabu (27/03/2019).
Ezet Mutaqin, kuasa hukum Kristin menyampaikan ada enam alasan menolak Replik dari JPU. Antaranya, tindakan JPU dalam menyimpulkan terdakwa telah membeli telur bayan dan kakaktua tanpa dilengkapi dokumen adalah keliru dan mengada-ada.
“Dalam persidangan, JPU tidak pernah menunjukkan bukti percakapan antara saksi Dewa Made Astawan dengan Terdakwa. Apabila JPU merujuk pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi Dewa Made Astawa di Kepolisian, maka sudah jelas diterangkan bahwa percakapan tersebut dalam rangka pembelian pakan burung dan bukan sebagaimana yang disimpulkan oleh JPU. Sedangkan Substansi dari pengiriman telur tersebut adalah dalam rangka studi banding,” jelasnya.
Lebih lanjut Ezet Mutaqin mengatakan apabila pengiriman telur dalam rangka studi banding tersebut tetap ingin dipermasalahkan, maka hal tersebut merupakan perkara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Selanjutnya Ezet Mutaqin juga memberikan tanggapan atas kesaksian Ahli Niken Wuri Handayani yang dianggap bersikap subjektif memberikan pendapat hingga masuk dalam pokok perkara, sehingga memohon majelis hakim mengesampingkan pendapat Ahli tersebut.
“Sehubungan dengan izin penangkaran yang mati, menurut hemat kami tidak ada satupun dalil hukum yang dapat untuk mempidanakan terdakwa, selain dalil yang diberikan Niken Wuri Handayani,” pungkasnya.
Upaya Kristin melakukan penangkaran sejak tahun 2005 sampai saat ini seperti diutarakan Ezet Mutaqin adalah perbuatan mulia karena telah ikut melestarikan satwa dilindungi dari ancaman kepunahan. Menurutnya, seharusnya upaya Kristin tersebut diapresiasi oleh negara dan bukan sebaliknya.
Advokat berusia muda ini mengakui memang benar izin penangkaran CV Bintang Terang telah mati, namun izin tersebut sekarang sedang diurus guna mendapatkan izin baru.
“Hal tersebut dibuktikan dengan telah diterbitkannya surat yang dikeluarkan pemerintah RI Cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 91200083411 tanggal 19 Maret 2019,” tandasnya.
Di akhir Duplik, Ezet Mutaqin memohon kepada majelis hakim menolak Replik JPU untuk seluruhnya dan melepaskan terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula. Kemudian juga mengembalikan barang bukti dalam perkara a quo kepada terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara. Monas
