SURABAYA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Peraturan KPPU No.1/2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha guna meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas hukum persaingan usaha.
Program yang ditujukan sebagai upaya pencegahan itu merupakan rangkaian kegiatan yang disusun dan dikembangkan pelaku usaha untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip persaingan usaha sehat.
Hal ini diungkapkan Komisioner KPPU Afif Hasbullah, Jumat (8/4/2022). Disebutkan, program kepatuhan itu dapat didaftarkan ke KPPU untuk dievaluasi dan diberikan Penetapan. “Regulasi itu turut mengatur pemberian keringanan atas sanksi denda yang akan dijatuhkan KPPU, jika pelaku usaha yang telah mendaftarkan program kepatuhannya terbukti melanggar UU No. 5/1999. peraturan ini berlaku sejak 24 Maret 2022,” ujarnya.
Ia menegaskan, pelaku usaha wajib patuh pada UU No. 5/1999 dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga mereka perlu mengadopsi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Kepatuhan pada persaingan usaha antara lain dapat menjaga nama baik dan reputasi perusahaan, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berbagai pemangku kepentingan. Peraturan itu hadir untuk memberikan pemahaman atas kepatuhan, mendorong agar kegiatan bisnis sejalan dengan persaingan, dan memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk menyusun program kepatuhannya,” ujarnya.
Regulasi ini, katanya, turut mengatur prosedur pendaftaran program kepatuhan ke KPPU, pelaksanaan dan evaluasi kepatuhan, dan Penetapan program kepatuhan. Untuk membuat program kepatuhan, langkah pertama yang perlu dilakukan pelaku usaha adalah mendaftarkan program tersebut ke KPPU. Lalu pelaku usaha melaporkan pelaksanaan penyusunan program kepatuhan tersebut.
“KPPU bakal melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan program kepatuhan melalui sidang Komisi. Jika diperlukan perbaikan, KPPU akan mengembalikan laporan pelaksanaan penyusunan program kepatuhan tersebut,” katanya.
“Jika telah disetujui, KPPU bakal mengeluarkan Penetapan Program Kepatuhan yang diucapkan dalam suatu sidang Komisi. Penetapan Program Kepatuhan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang,” ucapnya.
Keberadaan program kepatuhan persaingan usaha telah menjadi praktik terbaik di berbagai otoritas persaingan usaha dunia untuk meminimalisir risiko pelanggaran oleh pelaku usaha.
“Kami berharap pelaku usaha, khususnya badan usaha milik negara/daerah, perusahaan besar, multinasional maupun yang berorientasi ekspor dapat mengadopsi program kepatuhan persaingan usaha, guna mendukung kredibilitas perusahaan di mata internasional,” tutup Afif.
