SURABAYA l bidik.news – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur , Khusnul Arif, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor iklan pada moda transportasi Bus Trans Jatim yang dinilai masih jauh dari potensi maksimalnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, PAD dari sektor iklan Trans Jatim pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 443,7 juta. Angka ini naik pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp 1,36 miliar, dan diproyeksikan mencapai Rp 1,41 miliar pada tahun 2025.
Namun, menurut Politisi asal Fraksi NasDem , angka tersebut masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah armada yang beroperasi.
“Kalau kita hitung rata-rata pendapatannya sekitar Rp 1,5 miliar dibagi dengan total sekitar 150 armada bus, itu ketemunya hanya sekitar Rp 10 juta per bus per tahun. Ini angka yang sangat kecil untuk ukuran mobile branding,” ujar Khusnul Arif di ruang kerja nya pada Senen ( 12/1/2026).
Legislator dari Dapil Kediri ini menegaskan bahwa dalam pengelolaan aset untuk pendapatan (iklan), pemerintah seharusnya tidak lagi menggunakan pendekatan pelayanan masyarakat murni, melainkan pendekatan bisnis (business oriented).
Oleh karena itu, ia mendorong agar pengelolaan ruang iklan di badan bus Trans Jatim diserahkan kepada pihak ketiga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan menguntungkan.
“Kalau bicara pelayanan bisnis, seharusnya melibatkan pihak ketiga atau BUMD. Itu jauh lebih oke hasilnya dibanding dikelola sendiri dengan pola yang ada sekarang,” tegasnya.
Gus Arif membanding kan nilai ekonomis iklan di bus dengan media luar ruang lainnya seperti baliho, bando jalan, atau billboard yang bertebaran di Surabaya dan sekitarnya. Menurutnya, Bus Trans Jatim memiliki keunggulan mobilitas tinggi yang melintasi area-area strategis di Gerbangkertosusila.
Jika dikelola dengan manajemen bisnis yang tepat, Gus Arif meyakini potensi pendapatan iklan Trans Jatim bukan lagi di angka miliaran kecil, melainkan bisa melonjak drastis.
“Jika dikelola dengan baik, saya yakin valuenya bisa sampai kisaran Rp 15 miliar. Bahkan, kalkulasi saya kemarin potensinya bisa tembus di angka Rp 50 miliar per tahun jika seluruh 150 armada dioptimalkan,” jelasnya.
“Komisi D DPRD Jatim berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui dinas terkait dapat segera mengevaluasi pola pengelolaan aset ini untuk mendongkrak PAD, yang nantinya dapat digunakan kembali untuk menopang biaya operasional atau subsidi angkutan umum tersebut ,” imbuhnya. ( Rofik )
BANYUWANGI | bidik.news – Universitas Brawijaya (UB) Malang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki perkembangan ekosistem halal...
