Komisi VI DPR RI Setujui Penambahan Anggaran bagi KPPU

JAKARTA | bidik.news – Komisi VI DPR RI mendukung usulan kebutuhan tambahan pagu anggaran dan usulan penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 80% di tahun 2025 bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kebutuhan ini untuk menyelesaikan berbagai kegiatan penegakan hukum dan pencegahan, termasuk operasional pembayaran gaji tenaga outsourcing di KPPU.

Kegiatan ini meliputi penanganan 10 perkara yang berjalan, 176 penyelidikan awal dan penyelidikan, 16 pengawasan kemitraan, 13 penyusunan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, 35 penilaian merger dan akuisisi, dan pengukuran Indeks Persaingan Usaha.

Hal ini mengemuka dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPPU dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025). Sebelumnya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam RDP mengatakan, pihaknya berupaya optimal menjalankan perintah Inpres No.1/2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dari anggaran KPPU sebesar Rp105.373.198.000.

Dari total itu, Rp96.794.098.000 berasal dari rupiah murni yang digunakan untuk efisiensi anggaran dan Rp8.579.100.000 dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hanya bisa digunakan apabila target pemenuhan PNBP 2025 sebesar Rp19,3 miliar tercapai.

Berdasarkan hitungan, dengan adanya realisasi penggunaan anggaran hingga awal Februari 2025 dan besaran gaji selama setahun yang wajib dibayarkan, serta efisiensi senilai Rp37.901.280.000, anggaran KPPU yang tersisa menjadi negatif atau minus sekitar Rp2,5 miliar.

Sehingga KPPU persis hanya memiliki
anggaran hanya untuk membayar gaji Komisioner dan pegawai Sekretariat, tanpa anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan utamanya, yakni penegakan hukum persaingan,
pengawasan kemitraan UMKM, penilaian merger dan akuisisi, pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, dan berbagai aktivitas lainnya.

Untuk menyesuaikan diri, KPPU memfokuskan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan pencegahannya dengan menggunakan media elektronik (termasuk dalam hal pemanggilan dan persidangan), serta menerapkan kebijakan 2 hari work from anywhere setiap Senin dan Jumat dengan tetap menjamin pemberian layanan yang terbaik bagi publik.

Secara khusus, KPPU minta dukungan Komisi VI untuk memperoleh kebutuhan
tambahan pagu anggaran Rp26.135.104.000 dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan pembayaran biaya 66 tenaga outsourcing di KPPU.
Serta usulan untuk menggunakan 80% dari PNBP yang berasal dari kegiatan utama KPPU.

Komisi VI DPR RI mendukung kedua usulan itu dan memasukkannya dalam catatan kesimpulan RDP

“Kami berterima kasih kepada Komisi VI yang telah mendukung urgensi penyelesaian kasus dan pembayaran tenaga outsourcing di KPPU, serta penggunaan 80% PNBP yang disetorkan,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU.