SURABAYA – Pasca digelontornya dana desa sebesar Rp 3,06 triliun di Jawa Timur bak senjata untuk pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap di Jatim tidak ada lagi desa tertinggal di tahun 2020 ini.

Bahkan Penguatan perekonomian di tingkat desa dinilai penting guna sebagai penyeimbang ditengah Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bayu Airlangga saat ditemui mengatakan bahwa tujuan dana desa untuk menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Baik dalam bentuk pembangunan struktur, maupun keterlibatan masyarakat dengan program-program ekonominya di tingkat desa.

“Dengan demikian, kami harapkan tidak ada lagi desa tertinggal. Kalau sudah tidak ada desa tertinggal perekonomian di desa bisa berjalan dengan baik, maka secara keseluruhan jawa timur akan jauh lebih baik,” katanya.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, digelontornya dana desa beriringan dengan Perpres sebagai percepatan pembangunan proyek-proyek vital. Ditambah perekonomian di tingkat desa yang bagus akan menjadi keseimbangan yang diharapkan. “Jangan sampai pembangunan di tingkat provinsi bagus, tapi ditingkat desa tidak bagus,” terangnya.

Ia menambahkan, dana desa ini juga untuk mengungkit agar supaya ada stimulus pemerintahan di tingkat desa agar perekonomian bisa bergerak dengan baik. Disamping itu, lanjut dia, membangun ketahanan ekonomi desa. “Salah satunya melalui program-program padat karya dan berdampak kepada masyarakat,” jelasnya, kamis ( 27/2).

Sementara Anggota DPRD Jatim lainnya, Kuswanto mengatakan yang harus diwaspadai adalah tentang pengawasan dari anggaran dana desa tersebut. Mulai dari pemerintah, aparat hukum juga harus terlibat melakukan pengawalan sampai ke tingkat desa. “Nanti, kami akan melakukan hearing dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk meminta petugasnya bersedia mengawal pendampingan,” katanya.

Kuswanto, menilai pentingnya melakukan pendampingan agar kepala desa tidak terjebak dalam penyelewangan dana desa. “Berkaca dari kejadian sebelumnya banyak terjadi penyalahgunaan anggaran dana desa. Agar tidak terjadi pelanggaran perlu adanya semacam bimbingan teknis kepada kepala desa,” pungkas Kuswanto.