SURABAYA|BIDIK – Pembentukan Satgas Impor Berisiko Tinggi yang terdiri gabungan lembaga tinggi negara mulai dipertanyakan kinerjanya. Pasalnya hanya dari kepolisian yang langsung berujung gigi turun ke lapangan. Padahal Satgas ini, diantaranya terdiri dari Kejaksaan,KPK dan TNI Polri.
Dari informasi sumber Bidik menyebutkan. Semenjak Satgas tersebut dibentuk dan langsung melakukan pengawasan diseluruh pelabuhan, terasa mencekam bagi para pengguna jasa dipelabuhan Tg.Perak Surabaya sebagai pelabuhan terbesar nomor dua di Indonesia setelah Pelabuhan Tg. Priok Jakarta. Sejumlah aparat kepolisian berseragam preman memantau kegiatan bongkar muat arus baru barang impor.
Selain memantau dipelabuhan-pelabuhan seperti Terminal Petikemas Surabaya, Jambrut dan Berlian, Juga mendatangi dan memantau Tempat-tempat Penimbunan Sementara (TPS) seperti TPS milik PT.IJS, ” Banyak anggota polisi berpakaian preman datang kepelabuhan untuk memantau, selain pelabuhan TPS juga dipantau,”Ujar sumber Bidik yang bekerja disalah satu perusahaan PPJK,
Sementara sumber Bidik lainnya mengatakan, bahwa saat ini sejumlah personil KPK juga mendatangi pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, “Ada puluhan personil KPK saat ini menginap disebuah hotel di Surabaya Barat tujuannya mengawasi pelabuhan di Surabaya,” Masih kata sumber Bidik tersebut.
Namun Satgas lainnya, seperti Kejaksaan dan TNI hingga saat ini belum terlihat, “Kalau dari Kejaksaan dan TNI belum terlihat dikalangan, ” ujar salah seorang importir. Hal ini yang dianggap oleh sebahagian importir dan pengusaha PPJK terkesan Satgas ini berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi,” Sepertinya Satgas ini berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,”ujarnya.
Seperti diketahui Satgas ini dibentuk melakukan pengawasan arus barang impor yang tujuannya untuk meningkatkan sektor pendapat dari pajak impor dan Satgas ini terdiri dari gabungan lembaga tinggi, diantaranya Menteri Keuangan, Kemenko Ekonomi, Kemendag, PPATK,Kejaksaan Agung,KPK dan TNI-Polri.(Imron)
