SURABAYA l bidik.news – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan APBD 2027 lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah harus mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai masih terdapat sejumlah catatan penting dalam struktur APBD 2027, mulai dari optimalisasi pendapatan, komposisi belanja, penyerapan anggaran, hingga pemerataan pelayanan dasar.
“Bagi kami, keberhasilan APBD bukan sekadar besarnya anggaran atau tingginya realisasi belanja. Yang paling penting adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat, baik melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur maupun penguatan ekonomi rakyat,” ujar Puguh dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan laporan akhir Badan Anggaran, pendapatan daerah APBD Jatim 2027 diproyeksikan mencapai Rp26,54 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp27,63 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp1,09 triliun.
PKS mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sekitar 66,6 persen terhadap total pendapatan. Namun, pertumbuhan PAD hanya sekitar 0,2 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Padahal, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026 mencapai 5,84 persen.
Puguh menegaskan, pemerintah harus mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.
“Jangan menjadikan masyarakat sebagai objek untuk terus meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola BUMD, pemanfaatan aset yang belum produktif, digitalisasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak,” tegas Puguh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim .
Belanja Modal dan Pelayanan Kesehatan Perlu Diperkuat
Catatan berikutnya menyangkut komposisi belanja daerah. Dari total belanja Rp27,63 triliun, belanja operasi mencapai sekitar 75,3 persen, sementara belanja modal hanya sekitar 6,1 persen.
Menurut Puguh, komposisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembangunan membutuhkan belanja produktif yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Belanja daerah jangan terlalu terserap untuk kebutuhan operasional birokrasi. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, jembatan, irigasi, air bersih, dan fasilitas pelayanan publik. Karena itu, belanja modal harus diperkuat,” katanya.
Disektor kesehatan, PKS meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, pemerataan fasilitas kesehatan, serta cakupan pemeriksaan kesehatan gratis.
Menurutnya, kebijakan kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga harus memperkuat upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan harus semakin mudah dijangkau. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan dasar. Persoalan kesehatan ibu dan bayi, stunting, serta pemeriksaan kesehatan gratis harus menjadi prioritas anggaran,” ungkap Puguh Anggota Komisi E DPRD Jatim .
Sementara di bidang pendidikan, PKS mendorong pemerataan sarana dan prasarana sekolah, percepatan rehabilitasi bangunan, serta penguatan pendidikan vokasi agar lulusan SMK lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Serapan Anggaran Jangan Menumpuk di Akhir Tahun
PKS juga menyoroti rendahnya penyerapan belanja modal yang pada semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen. Bahkan, per pertengahan Oktober 2026, serapan DPRKPCK tercatat 38,9 persen, Dinas Lingkungan Hidup 50,09 persen, dan Dinas PU Bina Marga 70,75 persen.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan dan menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Jangan sampai program yang dibutuhkan masyarakat terlambat hanya karena persoalan administrasi dan lambatnya pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disiapkan sejak awal tahun, pengadaan dipercepat, dan pengawasan dilakukan secara berkala,” jelas Puguh.
Selain itu, PKS meminta program pengentasan kemiskinan diperkuat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan terhadap petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM juga harus ditingkatkan melalui akses pembiayaan, sarana produksi, pendampingan, serta perluasan pasar.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat bawah. Petani, nelayan, peternak, dan UMKM membutuhkan dukungan nyata agar produktivitas meningkat dan kesempatan ekonomi semakin terbuka,” tandasnya.
Puguh menambahkan, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan pemerataan antarwilayah, termasuk Madura, Mataraman, dan Tapal Kuda. Pengembangan transportasi publik seperti Trans Jatim perlu diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ukurannya bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, infrastruktur memadai, dan meningkatnya kesejahteraan keluarga,” pungkas Puguh asal Dapil Malang Raya. ( Rofik )
