SURABAYA l bidik.news – Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jatim setiap hari Rabu menuai kritik dari kalangan legislatif. Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara-Goa, menilai kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dan tidak selaras dengan arah kebijakan nasional yang tengah didiskusikan.
Menurut Yordan, secara substansi kebijakan WFH untuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM) memang patut didukung. Namun, penentuan hari Rabu sebagai hari WFH dinilai kurang memiliki basis argumentasi yang kuat, bahkan berpotensi menimbulkan inefisiensi baru dalam pola kerja birokrasi.
“Kalau tujuannya efisiensi BBM, logikanya harus melihat pola mobilitas terbesar masyarakat. Secara umum, beban lalu lintas dan mobilitas tinggi itu terjadi di awal dan akhir pekan kerja. Kemacetan yang “membakar” BBM itu terjadi pada Senin atau Jumat. Karena itu, wacana nasional justru mengarah ke WFH pada Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu,” tegas Yordan.
Anggota Komisi A DPRD Jatim ini menambahkan, kebijakan yang menempatkan WFH di hari Rabu justru berisiko memecah ritme kerja birokrasi. Alih-alih meningkatkan efisiensi, pola ini bisa mengganggu kontinuitas pelayanan publik karena alur koordinasi antarperangkat daerah menjadi terputus di tengah minggu kerja.
“Bayangkan, Senin dan Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Ini dapat membuat siklus kerja jadi terfragmentasi. Koordinasi yang seharusnya tuntas dalam satu rangkaian hari kerja bisa tertunda atau harus diulang,” ujarnya.
Ia juga mengkhawatirkan ketidaksinkronan WFH antara Pusat dan Daerah.
“Ini juga akan menyulitkan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pusat dan Kabupaten / Kota. Misalnya Pemerintah Pusat minta ada kegiatan bersama atau sidak pada hari Rabu, ternyata di Provinsi sedang WFH.” tambahnya.
Lebih lanjut, Yordan juga menyoroti potensi dampak sosial-ekonomi yang harus diperhitungkan secara matang. Ia menilai, kebijakan ini bisa berdampak pada sektor-sektor pendukung aktivitas perkantoran seperti transportasi, UMKM sekitar kantor, hingga layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik ASN.
“Kalau tidak dihitung dengan cermat, ini bukan hanya soal ASN bekerja dari rumah. Ada ekosistem ekonomi di sekitar perkantoran yang ikut terdampak. Warung makan, transportasi, hingga jasa lainnya bisa mengalami penurunan aktivitas ekonomi di hari tersebut,” katanya.
Selain itu, Yordan juga mempertanyakan narasi penghindaran “long weekend” atau liburan sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, alasan tersebut justru menunjukkan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya berbasis pada tujuan utama efisiensi energi, melainkan lebih kepada pertimbangan administratif yang kurang strategis.
“Jika ingin memastikan WFH ASN tidak justru dipakai liburan, kan bisa menggunakan aplikasi foto geotag untuk tahu posisi lokasi kerja ASN seperti yang selama ini sudah digunakan” ungkap Yordan.
“Jadi, jika alasannya menghindari long weekend, berarti fokusnya bukan lagi pada efisiensi BBM. Ini jadi terlihat inkonsisten. Kebijakan publik seharusnya berbasis data dan tujuan yang jelas, bukan sekadar menghindari potensi libur panjang,” lanjutnya mengkritik.
Ketua Bapemperda DPRD itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk benar-benar mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional serta berbasis pada data mobilitas dan konsumsi energi.
“Kita tidak menolak WFH. Tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru menghasilkan dampak efisiensi BBM yang tidak optimal, bahkan kontraproduktif. Harus ada basis data, kajian mobilitas, dan sinkronisasi dengan pusat agar kebijakan ini benar-benar efektif,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini. ( Rofik )
