SURABAYA l bidik.news – Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada pertengahan pekan mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Kebijakan mempekerjakan pegawai dari rumah pada hari Rabu dinilai sebagai keputusan strategi yang efektif, terutama dalam upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono SH, secara terang-terangan mendukung keputusan Pemprov tersebut. Menurutnya, penempatan WFH di hari Rabu memberikan ritme yang seimbang bagi para pekerja sekaligus mencegah potensi transmisi mobilitas masyarakat.
“Saya rasa keputusan pemerintah provinsi untuk menentukan WFH di hari Rabu itu sangat bagus. Karena kita melihat, pekerja di rumah itu tentunya selain menjalankan tugas, juga memiliki waktu jeda di pertengahan minggu,” ujar Blegur pada Selasa (31/3/2026 ).
Lebih lanjut, pimpinan dewan ini memaparkan alasan rasional mengapa penerapan WFH pada pertengahan minggu jauh lebih efektif dibandingkan pada akhir pekan, seperti hari Jumat. Ia menilai bahwa WFH di hari Jumat justru berpotensi menjadi bumerang bagi efisiensi energi program yang sedang dicanangkan pemerintah.
Hal tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat yang sering memanfaatkan waktu luang di sekitar akhir pekan (akhir pekan) untuk bepergian atau liburan.
“Dalam konteks penghematan BBM saat ini, kalau WFH ditetapkan pada hari Rabu, maka hari Kamis dan Jumat para pegawai masih bisa kembali bekerja secara normal di kantor,” papar politisi Partai Golkar.
Sebaliknya, jika kebijakan tersebut digeser ke akhir pekan, tujuan utama untuk membatasi pergerakan kendaraan yang dinilai tidak akan tercapai.
“Tetapi kalau WFH diterapkan pada hari Jumat, maka itu bisa memicu hari libur yang berkepanjangan (long weekend). Sehingga, WFH di hari Jumat itu justru tidak akan bisa menghemat BBM. Karena otomatis semua orang akan berpikir untuk pergi berlibur,” tegas Blegur.
Melalui penerapan WFH pada hari Rabu ini, diharapkan efisiensi penggunaan BBM dari sektor transportasi harian pegawai dapat benar-benar ditekan secara maksimal, tanpa menyumbangkan produktivitas maupun kualitas pelayanan publik.( Rofik )
