SURABAYA-Virus Corona atau Corona Virus Disease 19 (Covid- 19) telah mengubah wajah dunia dan seisinya. Betapa tidak, hampir 210 negara di dunia terserang virus ini. Jutaan orang di seluruh dunia meninggal dunia, Sektor ekonomi lumpuh. Termasuk sektor dunia usaha dan industri di Indonesia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, data per 1 Mei 2020 di bidang Ketenagakerjaan Prov Jatim mencatat ada 5.348 pekerja dari 210 perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
“Selain itu, karyawan yang dirumahkan mencapai 32.365 pekerja dari 555 perusahaan. Begitu juga dengan para pekerja migrant Indonesia (PMI) asal Jatim juga ikut terimbas Covid-19. Total ada 2.152 orang PMI yang pulang akibat habis kontrak. Sedangkan yang di PHK karena bermasalah 223 orang, di deportasi dari Negara tujuan pekerja 165 orang, gagal berangkat 4.801 orang sehingga total PMI berjumlah 7.341 orang,”ujar Himawan.
Menyikapi banyaknya PHK di beberapa perusahaan yang ada kabupaten /kota di Jawa Timur merupakan kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi (Disnaker Prov, red) hanya memfasilitasi dan membantu mengumpulkan data dan akses kartu pra kerja.
“Terkait dengan PHK saya berharap pengusaha tetap harus jujur dan sesuai aturan dalam melaksanakan PHK dan merumahkan,” pesannya.
Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut prihatin dengan keadaan demikian. “Ini semua di luar kuasa kita. Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Cobaan ini tidak hanya berat untuk para buruh, tapi juga pelaku usaha. Semua merasakan dampaknya,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, situasi darurat Covid-19 ini, kata dia mengakibatkan tidak sedikit pelaku usaha yang merugi dan gulung tikar sehingga berimbas pada buruh. Situasi ini, kata Khofifah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di sekitar 213 negara dunia.
Dengan demikian para calon PMI tersebut menambah jumlah angka pengangguran di Jatim. “Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini tahun berat, karenanya saya pun meminta para buruh untuk bersabar dan menunggu hingga situasi kembali normal,” tuturnya.
Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim tengah berupaya maksimal mengatasi persoalan ini. Salah satunya dengan meluncurkan kartu pra kerja sebagai jaring pengaman sosial.
Dukungan yang diberikan Pemprov Jatim berupa pendirian helpdesk mempermudah akses pekerja terhadap kartu prakerja.
“Total ada 56 helpdesk yang terdiri atas 38 helpdesk di Disnaker Kab/Kota, 16 UPT BLK Disnakerprov Jatim, Kantor UPT P2TK yang beralih fungsi dan di kantor Disnakertrans Provinsi,” paparnya.
Sedangkan untuk PMI, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim telah memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal. Mereka juga sudah menjalani rapid test Covid-19 setibanya di Jawa Timur.
Dalam peringatan hari buruh 1 Mei 2020, Khofifah mendorong kepada para pengusaha yang masih menjalankan aktivitas produksi untuk tetap melindungi pekerja sesuai protokol kesehatan, meliburkan pekerja atau bekerja dari rumah.
Khofifah berharap saat wabah corona mereda, pelaku usaha dapat kembali bangkit dan memanggil para pekerjanya lagi. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan para buruh di Jatim pun tidak akan terus jatuh dan berharap ekonomi segera pulih kembali.
