JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama otoritas persaingan usaha di ASEAN tengah menyusun draft berbentuk dokumen Guiding Principles to Negotiate ASEAN Framework Agreement on Competition (GP AFAC) yang merupakan salah satu prioritas di bidang ekonomi, yang menjadi usulan Kamboja sebagai Chair of ASEAN pada periode 2022.
Draft GP AFAC tersebut disampaikan dalam ASEAN Heads of Competition Authorities’ (AHCA) Meeting yang dilaksanakan Selasa-Kamis (14-16/6/2022) secara luring, yang dipimpin Ketua Competition Commission of Brunei Darussalam (CCBD) Nik Hafimi binti Abdul Haadi, dan dihadiri para pimpinan otoritas persaingan ASEAN.
Komisioner Phillippine Competition Commission (PCC) Johannes R. Bernabe sebagai pemimpin dalam penyusunan GP AFAC ini menyampaikan draft yang sudah disusun. Dalam kesempatan ini, setiap otoritas persaingan usaha memberikan masukannya. Komisioner KPPU Chandra Setiawan juga hadir dalam pertemuan ini.
AFAC akan mengakui keadaan individu yang beragam, serta kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan hukum persaingannya. Sehingga tidak akan ada ketentuan dalam AFAC yang mengharuskan Otoritas Persaingan Usaha Se-ASEAN untuk mengubah undang-undang persaingan mereka atau menetapkan undang-undang tertentu.
AFAC harus memfasilitasi keterlibatan di antara kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN, melalui konsultasi dan kerja sama dan koordinasi lintas batas sedapat mungkin, termasuk berbagi informasi yang didukung oleh perlindungan hukum yang sesuai, dan berbagi praktik terbaik untuk mengidentifikasi dan menangani masalah dalam persaingan usaha.
Selanjutnya, pembahasan outline AFAC akan dilakukan 22 dan 29 Juni 2022. Sementara itu, draft perjanjian kerja ASEAN akan dikumpulkan pada Juli 2022 oleh Senior Economic Officials Meeting (SEOM)
