BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menghimbau kepada PT. Banyuwangi Cannery Indonesia (BCI), untuk segera melangkapi Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi IV, Salimi saat dihubungi via telepon selulernya, Rabu (31/10).
Menurut Salimi, DPRD Banyuwangi khususnya Komisi IV dalam hal ini menyikapi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi yang menerangkan bahwa PT. BCI sebagai perusahaan pengalengan ikan, yang beralamat dijalan Raya Situbondo KM 12.5 Gunung Remuk, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, hingga saat ini dinyatakan masih belum memiliki IPLC dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
“Sangat disayangkan, perusahaan sebesar itu dan sudah beroperasi bertahun-tahun ternyata belum melengkapi IPLC nya,” ujar Salimi.
Seharusnya, lanjut dia, apabila PT. BCI tersebut belum mempunyai IPLC, maka perusahaan tersebut sejatinya harus di tutup. Dinas yang terkait harus segera mengambil tindakan tegas, seperti ijin dicabut atau penutupan perusahaan.
“PT. BCI harus memperbaiki IPAL dan harus mengurus IPLC dulu, karena limbahnya bisa mencemari lingkungan dan dikeluhkan oleh masyarakat akibat baunya yang sangat menyengat,” tegasnya.
Sementara, dihubungi terpisah, Pengelola PT BCI, Aminoto saat dikonfirmasi mengatakan, kalau PT. BCI di tutup kasihan, banyak karyawan menganggur. Terkait limbah pabrik tidak ada masalah dan tidak membahayakan.
“Coba cek sendiri di lokasi, bagaimana limbah perusahaan kami, tidak berbahaya kok,” kata Aminoto.
Sebelumnya, masyarakat sekitar PT. BCI yang didampingi LSM Format mengeluhkan limbah yang dikeluarkan perusahaan tersebut kepada DPRD Banyuwangi, dan telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (Hearing) di kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (16/10) lalu.
Hadir saat hearing, Kepala Desa Ketapang, Camat Kalipuro, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan PT. BCI, serta sejumlah masyarakat Desa Ketapang.(nng)
