BANYUWANGI– Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap PT. Misi Mulia Petronusa (perusahaan LPG Pressurized), di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Rabu (29/04/2020).
Sidak tersebut dilakukan untuk mengetahui sebab akibat insiden ledakan yang mengakibatkan terbakarnya tiga karyawan PT. MMP tersebut saat bekerja, Jum’at (24/04/2020) malam.
Karena diketahui, ketiganya mengalami luka bakar cukup serius. Bahkan, salah satu korban dirujuk ke RS Dokter Soetomo Surabaya, karena luka bakar hingga 75 persen.
Namun, kedatangan anggota dewan di perusahaan LPG tersebut mendapat respon kurang baik dari pihak manajemen. Bahkan, oleh pihak security, para wakil rakyat tersebut tidak perbolehkan masuk ke dalam kantor anak perusahaan milik Bosowa tersebut.
Mendapat respon kurang baik, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi geram dan dengan tegas menyebut bahwa pihaknya akan segera memanggil pimpinan dan managemen perusahaan tersebut untuk datang di kantor DPRD Banyuwangi.
“Sebagai wakil rakyat, kami ingin mengetahui Safety yang ada di perusahaan terkait insiden kecelakaan kerja, saat terjadinya ledakan yang mengakibatkan tiga orang karyawan luka bakar cukup parah,” ucap Salimi kepada sejumlah awak media.
Ia pun menyesalkan dengan sikap yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan. Karena sejak kedatangannya, tidak ada yang mempersilahkan masuk ke dalam kantor dan membiarkannya berdiri diluar.
“Jika perusahaan tidak mau membuka diri, kami juga bisa menggunakan SOP kami,” tandasnya.
Salimi menegaskan, Komisi IV akan segera memanggil pihak perusahaan untuk datang ke Gedung DPRD Banyuwangi. Pihaknya akan mengevaluasi ulang terkait perijinan perusahaan dan akan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran.
“Bukan hanya orang bekerja disini dapat uang, tapi keselamatan mereka tidak dijaga ya sama saja,” cetusnya.
Terkait kasus kecelakaan kerja tersebut, lanjut Salimi, pihaknya berjanji akan serius menindaklanjuti. Ia juga berharap agar pihak perusahaan untuk koperatif. Karena, dengan kejadian ini perusahaan dinilai kurang tanggungjawab dan bersikap seenaknya terhadap karyawan. Terlebih lagi, respon yang tidak baik terhadap kedatangan anggota dewan.
“Ini seperti kerajaan saja, dan ini tidak baik bagi investor. Siapapun pemiliknya kami tidak pandang bulu. Entah itu punya pejabat atau mantan pejabat, kami akan evaluasi perijinannya. Karena kita ini bekerja untuk rakyat dan ingin kerja nyata,” tegasnya.
