TUBAN l bidik.news – Masalah kekeringan yang merupakan hal rutin setiap tahun di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro harus diubah penanganannya. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro untuk mengubah pola penanganan krisis air, dari yang semula sekadar respons darurat menjadi program ketahanan air jangka panjang.
Ony menegaskan bahwa bantuan air bersih menggunakan truk tangki memang krusial saat krisis terjadi. Namun, langkah tersebut tidak bisa terus dijadikan tumpuan utama setiap kali musim kemarau tiba.
”Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” kata Legislator yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro ini.
Secara geografis, wilayah Tuban dan Bojonegoro kata Ony didominasi oleh kawasan batu kapur (karst). Kondisi ini membuat air hujan menyerap sangat cepat ke dalam struktur batuan, sehingga cadangan air permukaan maupun sumber air warga menyusut drastis saat kemarau panjang.
Guna mengatasi tantangan alam ini, Ony mendorong penyiapan kebijakan terintegrasi yang mencakup pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, hingga penyesuaian sektor pertanian.
”Yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana mendatangkan air ketika warga sudah kekurangan, tetapi bagaimana air bisa ditampung, disimpan, dan didistribusikan sehingga tersedia ketika musim kemarau,” tegas Ketua DPC PDIP Tuban tersebut.
Untuk mewujudkan ketahanan air, Ony merinci sejumlah langkah strategis yang perlu diambil oleh pemegang kebijakan. Yakni perbanyak embung dan waduk mikro guna penampung air di wilayah rawan kekeringan untuk menangkap air hujan agar dapat dimanfaatkan saat kemarau.
Lalu penguatan pipanisasi lintas wilayah dengan menghubungkan sumber air yang stabil dengan desa-desa yang kesulitan air bersih agar distribusi lebih merata.
“Serta program pengeboran sumur dalam. Ini harus didasari pemetaan geologi atau geolistrik agar tepat sasaran pada titik akuifer yang memadai, bukan dilakukan secara sembarangan,” ujarnya.
“Dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air. agar sarana yang dibangun dapat dirawat secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Selain infrastruktur teknis, anggota Komisi B DPRD Jatim ini mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
“Perketat pengawasan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak kawasan resapan karst, serta menggencarkan penghijauan di area hulu, sekitar mata air, dan sendang. Pembangunan sumur resapan di pemukiman juga perlu diperluas,” jelasnyamm.
Di sektor pertanian, Ony juga mendorong penerapan pola tanam yang adaptif iklim, khususnya bagi wilayah yang masih mengandalkan sistem tadah hujan.
”Petani harus dibantu dengan penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, fasilitas pompanisasi, hingga irigasi efisien. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian akibat pola tanam yang tidak sesuai musim,” ujarnya.
Penanganan krisis air yang komprehensif ini membutuhkan komitmen politik dan alokasi anggaran yang berkelanjutan di dalam APBD, bukan sekadar anggaran tanggap bencana yang dimunculkan saat krisis tiba.
Ony berharap sinergi kuat antara Pemprov, Pemkab, DPRD, masyarakat, hingga dunia usaha dapat memutus rantai kekeringan di Tuban dan Bojonegoro secara bertahap.
“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” pungkasnya. ( Rofik )
