SURABAYA l bidik.news – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur , Dr.H.Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti penanganan masalah pengangguran oleh pemerintah yang dinilai masih bersifat reaktif layaknya “pemadam kebakaran”.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini memperingatkan bahwa tanpa perbaikan iklim investasi secara menyeluruh, angka pengangguran di Jawa Timur berpotensi melonjak tajam, terutama di tengah ancaman hengkangnya sejumlah perusahaan berskala besar.
Menurut H. Puguh, menuntaskan pengangguran tidak cukup hanya dengan mengandalkan agenda bursa kerja (job fair). Akar masalahnya berada pada satu mata rantai yang sama dengan iklim investasi dan pertumbuhan industri.
Ketika terjadi eskalasi politik atau ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global, angka pengangguran selalu meningkat.
“Semakin iklim investasi itu positif, industri akan bertumbuh dan lapangan pekerjaan akan banyak dibuka.
Namun jika situasi berkebalikan bahan baku langka dan mahal, serta biaya operasional tidak terjangkau banyak pabrik yang akhirnya tutup dan hengkang,” tegas Puguh pada Jumat (11/9/2026 ).
Untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Puguh mendesak pemerintah agar segera merumuskan skema penanggulangan yang komprehensif melalui kebijakan yang pro-investasi.
Kepastian Pajak , menetapkan regulasi pajak yang wajar dan tidak membebani pelaku usaha pada fase awal perintisan industri.
Regulasi Upah dan Infrastruktur Memastikan ketentuan upah yang terukur serta menyediakan infrastruktur yang mendukung kelancaran rantai pasok bahan baku.
Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai “Gerbang Baru Nusantara” dengan konektivitas perdagangan dan industri yang luas menuju Indonesia Bagian Timur. Potensi besar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini harus dimanfaatkan agar Jatim menjadi barometer pertumbuhan industri nasional.
“Jika pemerintah gagal memberikan kepastian regulasi, pelaku industri secara alamiah akan memindahkan modalnya ke wilayah yang dinilai lebih menguntungkan,” terang Puguh asal Dapil Malang Raya.
Hal ini tidak hanya memangkas porsi lapangan kerja secara drastis, tetapi juga akan memicu efek domino berupa masalah sosial yang serius, di mana masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melunasi kewajiban finansial, hingga menyekolahkan anak-anak mereka.( Rofik )
