SURABAYA l bidik.news– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menilai penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur belum cukup menjadi alasan untuk berpuas diri memasuki 81 tahun Indonesia merdeka. Sebab, data terbaru masih mencatat 3,71 juta warga Jawa Timur hidup dalam kemiskinan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana mengatakan, penurunan jumlah penduduk miskin tetap menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih besarnya pekerjaan pemerintah dalam memastikan pembangunan menghadirkan kesejahteraan secara merata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2026 mencapai 3,71 juta jiwa. Angka itu turun 92,06 ribu jiwa dibandingkan September 2025 yang mencapai sekitar 3,80 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin juga turun menjadi 9,06 persen pada Maret 2026, dari 9,30 persen pada September 2025 dan 9,50 persen pada Maret 2025.
Menurut Renny, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar menjadi angka statistik pembangunan.
“81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan di Jatim memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai, khususnya di Jatim,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Rennya, Senin (17/08/2026).
Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim itu menuturkan, persoalan kemiskinan juga masih menunjukkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sementara penduduk miskin di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa.
Kondisi tersebut, kata Bunda Renny, menunjukkan penguatan ekonomi perdesaan perlu menjadi bagian penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“Penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi perhatian, melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan dan hilirisasi produk lokal,” ujarnya.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Kediri tersebut, masyarakat tidak cukup hanya memperoleh bantuan untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan ruang agar masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
“Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bunda Renny menilai persoalan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ketenagakerjaan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun 0,06 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai 25,14 juta orang dengan penduduk bekerja sebanyak 24,25 juta orang. Artinya, masih terdapat sekitar 892 ribu orang yang belum bekerja.
Namun, menurut Bunda Renny, pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan angka pengangguran. Kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian.
BPS mencatat pekerja formal di Jawa Timur pada Februari 2026 baru mencapai 35,56 persen. Angka tersebut bahkan turun 0,53 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
“Turunnya pengangguran belum otomatis berarti seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Masyarakat bukan hanya harus bekerja, tetapi harus memiliki pekerjaan produktif dengan penghasilan layak dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menilai kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
Selain pekerjaan dan pendapatan, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga menyoroti akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk listrik. Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen dengan target mencapai 100 persen.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi sisa akses yang belum terpenuhi tetap harus dituntaskan, terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
“Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Bunda Renny, elektrifikasi juga harus dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setelah akses listrik tersedia, pemerintah perlu memastikan keluarga miskin dapat memanfaatkannya untuk usaha rumahan, UMKM dan kegiatan produktif lainnya.
“Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya,” tegasnya.
Ia menambahkan, garis kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp558 ribu per kapita per bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.
Untuk itu, Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Bunda Renny menilai ukuran keberhasilan pembangunan perlu diperluas. Keberhasilan tidak cukup dilihat dari penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran.
Menurutnya, pemerintah juga harus mengukur berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri, memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
“DPRD Jatim juga perlu memastikan APBD tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan mobilitas ekonomi masyarakat,” pungkasnya. ( Rofik )
