SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, masyarakat sangat membutuhkan literasi keuangan, karena saat ini marak investasi bodong. Bahkan di Jatim, kasus besar investasi bodong sedang ditangani Polda Jatim.
Hal itu dilontarkan Khofifah saat menyampaikan sambutan acara ‘Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan dan Sertijab Kepala OJK KR4 Jatim’ di Hotel Sheraton, Surabaya, Selasa, (28/1/2020).
Khofifah menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota agar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi perlindungan konsumen melalui kegiatan edukasi keuangan. Sehingga terwujud Jatim Well Financial Literate.
“Praktek investasi bodong jangan sampai kembali terjadi, sehingga merugikan masyarakat. Investasi bodong lagi happening di Jatim, jadi antara tiga M fungsi OJK bagaimana Mengatur, Mengawal dan Melindungi akan sangat dibutuhkan. Literasi keuangan sangat dibutuhkan dan bisa lebih luas,” katanya.
Investasi ilegal fintech, lanjut Khofifah, sangat susah dibendung, karena semua terkoneksi secara digital. Tapi tugas kita memberikan literasi keuangan kepada masyarakat, baik yang belum bankable hingga kepada mereka yang sangat establish di bidang ekonomi.” ungkap Khofifah.
Sementara Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia menambahkan, maraknya investasi ilegal yang menjerat ribuan masyarakat Indonesia menjadi PR bersama. Baik pemerintah maupun DPR dan lembaga keuangan negara terus melakukan edukasi dan literasi keuangan.
“OJK harus fokus pada pelaksanaan fungsi utama salah satu unit kerjanya, yaitu edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini agar nasabah merasakan manfaat dan dapat membangun kemampuan literasi keuangan,” tegasnya.
Literasi keuangan menjadi salah satu tugas OJK dalam memberi edukasi kepada masyarakat secara masif. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terdampak akibat ketidaktahuannya terhadap produk jasa keuangan.
“Sejalan dengan edukasi, perlindungan juga akan bisa diberikan jika literasi sudah diberikan secara masif dan tingkat literasi keuangan kita semakin tinggi,” ujar Indah Kurnia.
Sedangkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Heru Kristiyana menyampaikan, di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2019 lalu. Secara umum stabilitas makro ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Dan pertumbuhan ekonomi nasional masih 5,02% di kuartal III/2019.
Diharapkan pada akhir tahun masih di atas 5%. Sementara pertumbuhan ekonomi Jatim kuartal III/2019 sebesar 5,32%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Hal ini tidak terlepas dari peran pembiayaan oleh Industri Jasa Keuangan di Jatim. Kredit Perbankan hingga posisi November 2019 tumbuh 3,9%. Jumlah emiten di Jatim yang melakukan penghimpunan dana di Pasar Modal meningkat menjadi 37 emiten. Adapun total Dana yang dihimpun dari 3 emiten yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) di 2019 sebesar Rp136,8 miliar,” jelasnya.
Sementara jumlah investor saham meningkat signifikan 34,3% dan jumlah investor Reksa Dana meningkat 93,7% dari tahun lalu, terutama investor retail. Industri Keuangan Non Bank di Jatim juga meningkat, Premi Asuransi tumbuh 0,7% dan Piutang Perusahaan Pembiayaan tumbuh 5,9%.
OJK menuangkan kebijakan strategis sektor jasa keuangan untuk 5 tahun ke depan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2020-2024. Terdapat 5 kebijakan strategis untuk diimplementasikan di 2020, yaitu Peningkatan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit regulatory dan supervisory gap antar sektor jasa keuangan, transformasi digital sektor jasa keuangan, mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen dan pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah
Sepanjang 2019, OJK KR4 Jatim telah melakukan upaya yang masif dan berkesinambungan memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan dalam mewujudkan Jatim Well Financial Literate. Terbukti telah dilaksanakan 194 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Menginisiasi Program Si-Pinter Keuangan dengan dukungan beberapa universitas di Jatim, serta penerbitan Seri Buku Edukasi Keuangan Syariah.
Sementara itu, upaya peningkatan inklusi keuangan di Jatim selama 2019 dilakukan antara lain melalui program business matching TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) untuk UMKM. Mendorong pendirian 15 Bank Wakaf Mikro (BWM) dan perluasan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI).
“Fungsi perlindungan konsumen dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan, penanganan pengaduan nasabah sebanyak 3.282 pengaduan serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Kerja Satgas Waspada Investasi (SWI) Jatim untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal yang meresahkan masyarakat,” jelas Heru.
Heru Kristiyana sekaligus juga memberikan apresiasi kepada keberhasilan OJK KR4 Jatim yang sebelumnya dipimpin Heru Cahyono dalam menjalankan fungsi dan peran OJK di Jatim.
“Kami berharap momentum ini dapat menjadi tonggak bagi Kepala OJK KR4 Jatim yang baru, Bambang Mukti Riyadi untuk lebih mengukir prestasi mewujudkan OJK yang “kredibel” di mata stakeholder,” pungkasnya.
