MOJOKERTO l bidik.news – Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Sumardi menggelar serap aspirasi di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/11/2025).
Dalam dialog bersama petani dan perangkat desa, ia menerima laporan bahwa banjir terjadi hampir setiap tahun dan selalu mengganggu proses tanam hingga panen. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah.
“Banjir ini sudah menjadi momen tahunan. Di kecamatan ini sekitar 250 hektare lahan terdampak. Dampaknya bukan hanya pada padi, tapi juga palawija. Kalau tidak dicarikan solusi, program ketahanan pangan kita akan terganggu,” ungkap Sumardi.
Menurut Politisi Golkar tersebut, genangan air yang berulang setiap musim hujan menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Kondisi tersebut membuat sebagian petani khawatir untuk menanam, sehingga produktivitas pertanian menurun.
Sumardi menjelaskan bahwa DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan grand design penanganan banjir di wilayah tersebut. Rencana tersebut meliputi normalisasi sungai yang mengalami penyempitan, pembangunan tanggul untuk menahan limpahan air, serta penyediaan pompa berkapasitas besar untuk mengurangi genangan saat debit air meningkat.
“Persoalan utamanya ada pada limpasan dari sungai induk. Ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumardi menyebut bahwa penanganan banjir tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia menegaskan perlunya langkah terpadu untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kehidupan ekonomi petani.
Sementara itu, Kepala Desa Salen, Kecamatan Bangsal, Suyanto, menyampaikan bahwa empat desa di wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Ia menjelaskan bahwa curah hujan tinggi maupun hujan biasa seringkali membuat air meluap hingga membanjiri area persawahan.
“Dalam satu musim, banjir bisa terjadi tiga sampai empat kali. Kerugian petani sangat besar dan banyak yang gagal panen,” kata Suyanto.
Menurut data desa, sekitar 200 hektare lahan terdampak banjir mulai masa tanam hingga panen. Kondisi tersebut juga menyebabkan penurunan kualitas hasil panen sehingga harga jual komoditas menurun.
Suyanto menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada intervensi besar dari pemerintah yang mampu menyelesaikan persoalan banjir secara permanen. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti.
Untuk itu, Sumardi memastikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima dalam reses ini akan dibawa sebagai rekomendasi resmi ke DPRD Jawa Timur untuk kemudian diteruskan ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir di Mojokerto harus ditempatkan sebagai prioritas karena menyangkut keberlangsungan sektor pangan.
“Ini persoalan hajat hidup petani dan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan. Kita harus menyelesaikannya secara menyeluruh,” pungkasnya. ( Rofik )
