BANGKALAN l bidik.news – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur Abdul Halim saat menjalankan tugas reses dari kedewanan di sambati warga soal Pembangunan Drainase yang belum terealisasi semua nya, sehingga salah satu penyebab banjir.
” Pembangunan drainase belum terselesaikan semua karena anggaranya tidak cukup .Sehingga pembangunan yang masuk di BKD desa sabean ini tidak sampai kesungai . Dari jalan raya tidak sampai ke sungai sehingga ini menyebabkan banjir. Akan saya upayakan agar secepatnya mendapat anggaran sehingga pembangunan segera dilanjutkan , ” kata Abdul Halim saat reses di desa Sabean kecamatan Bangkalan kabupaten Bangkalan pada Selasa ( 25/2/2025 ).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur ini juga di curhati nasib guru TK yang tidak jelas. Karena selama ini honor guru TK hanya di dapat dari SPP wali murid yang nilainya sangat minim sekali. Selain honor guru , Anggota DPRD Jawa Timur Ini juga di sambati soal Pembangunan ruang kelas dan sekaligus balik nama dari yayasan sekolah yang lama ke yayasan sekolah yang baru .
” Soal honor guru TK menjadi domain pemerintah Kabupaten karena pemerintah Provinsi mencaver sekolah SMA . Tetapi honor TK juga menjadi perhatian dari DPRD Jawa Timur .terkait status guru TK yang ingin menjadi guru PTT bahkan PNS adalah wewenang Pemerintah Pusat .Pemerintah Tingkat 2 dan tingkat 1 tetap mengusulkan permintaan nasib guru TK tersebut ke Pemerintah Pusat , ” jelasnya.
Sedangkan Wakil bupati terpilih Bangkalan Fauzan D’jafar menambahkan terkait nasib guru TK ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten , namun kolaborasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten sangat di butuhkan .
Di jelaskan Fauzan , terkait dengan pengangkatan status guru TK terbentur dengan regulasi yang di tentukan pemerintah pusat .
” Terkait rekrutmen adalah wewenang pusat. Jujur Pemerintah kabupaten sangat memikirkan perihal tersebut namun terbentur soal regulasi pusat yang tidak boleh mengankat tenaga honorer kembali. Andaikan bisa maka kami perjuangkan nasib status guru TK , ” kata Fauzan.
Selain itu soal honor para guru TK yang masih dibawah minim , Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan berdiskusi dengan pemerintah tingkat desa apakah ada anggaran untuk mensuport honor para TK.
” Pemkab Bangkalan akan diskusi dengan pemerintah Desa apakah honor guru TK bisa di biayai dari Dana Desa . Kalau secara regulasi memungkinkan ya akan kita upayakan honor guru TK tersebut , ” pungkas Fauzan . ( Rofik )
