MADURA | bidik.news – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur , Abdul Halim, S.H., M.H., menanggapi keluhan konstituen di Madura terkait kondisi infrastruktur jalan menjelang tahun anggaran 2026.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini membenarkan adanya kendala serius dalam alokasi anggaran, namun ia juga menyampaikan optimisme terkait usulan baru yang telah diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kepada pemerintah pusat.
Abdul Halim menjelaskan bahwa dalam postur APBD 2026 yang telah disahkan dan saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kementerian Dalam Negeri, terjadi efisiensi anggaran yang signifikan untuk sektor infrastruktur.
“Di urusan infrastruktur di Binamarga, yang awalnya di nota keuangan itu Rp1,3 triliun, akhirnya diefisiensi menjadi Rp500 miliar. Nah, inilah yang kemudian menjadi kendala memang,” Jelas Abdul Halim saat reses di Socah Bangkalan pada Senen ( 17/11/2025).”
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim
Meski terjadi pemotongan besar di APBD murni, Abdul Halim menyatakan masih ada optimisme. Ia merujuk pada hasil pertemuan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda Provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia di Jatinangor (IPDN).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jawa Timur mengajukan usulan total Rp10 triliun kepada pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, usulan khusus untuk anggaran infrastruktur saja mencapai Rp6 triliun.
“Usulan ini diajukan karena pemerintah pusat akan menyebar anggaran Rp1.300 triliun ke seluruh kementerian yang nantinya akan mengeksekusi aspirasi dari daerah-daerah, jelas Politisi Dapil Madura .”
Ia berharap setidaknya 50% dari total usulan tersebut dapat direalisasikan, yang akan memberikan dana segar sebesar Rp5 triliun bagi Jatim dan dinilai mampu menutupi defisit anggaran yang terjadi akibat efisiensi.
“Yang Rp6 triliun itu, ada 26% kita hitung alokasinya ke Madura. Karena memang tahu bahwa kondisi jalan provinsi di Madura ini begitu parah dan butuh perbaikan dan butuh pelebaran,tegasnya.”
Secara khusus, Abdul Halim menjawab pertanyaan mengenai alokasi untuk Madura, yang warganya banyak mengeluhkan kondisi jalan yang parah.
Alokasi sebesar 26% ini, menurutnya, merupakan langkah konkret Pemprov Jatim untuk mendorong perbaikan infrastruktur di Madura secara signifikan.
” Komisi D akan terus mengawal agar usulan ini dapat terealisasi sehingga perbaikan infrastruktur di Madura dapat segera terlaksana pada tahun 2026 , ” pungkasnya.( Rofik )
