SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur Mathur Husairi menilai pernyataan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menolak impor garam cenderung setengah hati.
Pasalnya, sampai saat ini tidak ada solusi konkrit untuk menyerap hasil petani garam di Madura ketika mereka panen raya.
“Sempat ramai waktu terakhir itu kemudian Gubernur ikut bersuara bahwa kita nggak butuh impor, tetapi di lain sisi masyarakat petani garam ini malah kebingungan untuk mencari pasaran mau dimasukkan ke mana hasil panen mereka ini,” kata Politisi asal PBB ini , Kamis (22/4).
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura itu berharap agar Pemprov Jatim konsisten untuk menolak impor garam.
Para petani garam masih kesulitan menjual al-baqarah mereka dengan harga yang sangat layak.
“Kan pernyataan yang disampaikan kalau memang mau melakukan penolakan suara kan terus itu kan kita sama-sama dengan legislatif Terus bagaimana nasib hasil panen petani garam yang ada di Madura itu yang sekarang bingung,” tambahmya.
Salah satu yang harus dilakukan Pemprov Jatim adalah melakukan penyuluhan agar hasil pertanian garam di masyarakat bisa meningkat. Dengan begitu, harga garam akan bisa terserap di pasar dengan harga yang tinggi dan menyejahterakan petani.
“Di mana negara ketika masyarakat panen kemudian hasil panennya nih nggak bisa menemukan cara agar bisa diserap,” jelasnya.
Mathur khawatir, kalau harga garam tidak terus membaik maka perlahan petani garam di Madura akan mati. Bisa jadi mereka akan berganti profesi ke bidang lain.
“Kalau harganya murah dibawah harga Rp 500 Apanya mau dinikmati masyarakat kita. Hasil panen terjual dengan cara yang tidak layak. Itu bisa membunuh petani garam pelan-pelan namanya,” pungkas Anggota Komisi E DPRD Jatim bidang Kesra ini .( rofik)
