SURABAYA | bidik.news – Penanganan pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kab. Badung, Bali yang diduga memantik terjadinya pembongkaran paksa menara telekomunikasi dan berpotensi menimbulkan kerugian tidak saja bagi operator seluler namun juga kerugian bagi konsumen seluler saat ini memasuki babak baru di tangan KPPU.

Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dendy Rakhmad Sutrisno, Selasa (4/7/2023).
Setelah sebelumnya KPPU berinisiatif melakukan kajian terhadap polemik pengelolaan Menara Telekomunikasi di Kab. Badung Bali, kini masalah berlanjut ke tahap penegakan hukum.

“Setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha yang bersangkutan, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah setempat. KPPU menilai perlu meningkatkan menjadi Penyelidikan Awal Perkara Inisiatif, yang berfokus pada dugaan pelanggaran pasal 17 dan 24 UU No. 5/1999”, ungkap Dendy.

Pasal 17 akan fokus pada dugaan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan Pasal 24 difokuskan pada dugaan persekongkolan Pelaku usaha dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya. Dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Proses Penyelidikan Awal Perkara Inisiatif yang teregister dengan No.03-81/DH/KPPU-I/VI/2023 ini akan berlangsung selama 14 hari kerja dan berakhir pada 13 Juli 2023.