MAKASAR– Langkah cepat dan responsif serta antisipatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi bencana berhasil mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Kali ini, Pemprov Jatim meraih Penghargaan Partisipasi Aktif dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2019 yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penghargaan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Suban Wahyudiono yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Sentul International Convention Center Sentul City, Bogor, Selasa (4/2) siang.
Jawa Timur masuk dalam kategori Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Wilayah Barat yang memiliki keaktifan berpartisipasi dalam penanganan bencana.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak termasuk bupati dan walikota, serta seluruh relawan yang tergabung dalam penangulangan bencana.
“Saya menyampaikan terima kasih yg sebesar-besarnya atas kerjasama dan bantuan serta tenaganya selama ini membangun sinergi dan bahu membahu menangulangi bencana secara cepat dan masif,” ujar orang nomor satu di Jatim saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Rabu (5/2).
Menurutnya, penghargaan ini diperuntukkan untuk semua masyarakat Jatim dan seluruh relawan yg mempunyai kepekaan yang sangat tinggi sehingga bencana alam yang terjadi di Jatim bisa ditanggulangi dan ditangani secara cepat dan masif.
Sejak awal pelantikan, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam di Jatim. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim Tahun 2019-2024 secara khusus dimasukkan dalam Indeks Kinerja Utama ( IKU) dengan mencantumkan upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan penanggulangan bencana kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jatim.
Selain itu, Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu Khofifah meminta kepada OPD agar penanganan bencana di wilayahnya dilakukan antisipasi secara komprehensif. Salah satunya memperkuat konektivitas antar OPD dan instansi lainnya agar responnya bisa lebih cepat dalam menangani bencana.
“Kita harus melakukan respon cepat menangani bencana, kordinasi intensif secara vertikal – horisontal harus bisa mempercepat koneksitas OPD-OPD dengan berbagai instansi terkait khususnya pemetintah daerah dan TNI- POLRI ,” kata Khofifah.
Dijelaskan, OPD yang sangat berperan langsung dalam hal tanggap bencana yaitu BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Dinas PU. Sedangkan, instansi lain yang juga terkait yakni TNI, Polri, SAR, PMI, Basarnas, serta Kementerian PU yang ada di wilayah Jatim serta segenap relawan kebencanaan.
Menurutnya, sekecil apapun bencana yang terjadi harus segera ditangani bersama-sama. Mengingat kebencanaan memiliki resiko terjadinya kemiskinan. Inilah yang juga diimplementasikan dalam kebijakan penanggulangan bencana sebagai komitmen pemerintah daerah di Jatim.
Dikatakan, di Jatim pun telah mengimplementasikan adopsi kebijakan pemerintah pusat. Diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan Peta Rawan Bencana; Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (FKPRB) langsung di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media (pentahelix). FKPRB melakukan koordinasi setiap Triwulan.
Selain itu juga Sistem Peringatan Dini yang Terpadu Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat; Edukasi Bencana Interaktif melalui Tenda Pendidikan Bencana (TENPINA); Apel Siaga Bencana yang diikuti oleh semua kepala daerah dan OPD di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi serta pegiat kebencanaan, yang dilanjutkan dengan Simulasi Latihan Penanganan Bencana.
