SURABAYA | bidik.news – Pemkot Surabaya resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah. Penandatanganan dilakukan secara hybrid di Aula Chakti Budhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2023).
Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan hadir dalam penandatanganan PKS Tripartit Tahap V ini dan menyampaikan sambutan di hadapan 113 kepala daerah provinsi/kabupaten/kota atau yang mewakilinya.
“Apabila kita ingin menuju negara yang lebih maju, kita harus terus berupaya meningkatkan tax ratio. Masih banyak ceruk yang dapat digali potensinya. Kita (pemerintah pusat dan daerah) memiliki subjek pajak yang sama, karenanya mari duduk bersama dan saling mempertukarkan data,” kata Suryo.
Suryo mengatakan, PKS Tripartit ini disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena PKS ini bertujuan mendukung Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Luky Alfirman menambahkan, pemerintah pusat berinisiatif membantu pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri melalui PKS ini. Sehingga PKS ini sifatnya win win solution untuk mencukupi kebutuhan belanja pusat dan daerah.
Sedangkan Pahala Nainggolan menambahkan, KPK sangat antusias mendukung terlaksananya PKS ini. “Kalau kita punya data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), data BPHTB, data PBB, izin-izin perkebunan, pertukarkan! Nah, yang kita bilang, dia harus digjtal. Yang kedua, biasakan semua data pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hanya NIK yang memungkinkan di-cross ke kiri dan ke kanan, kalau nama sulit,” ujar Pahala.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat Syah hadir mewakili Walikota Surabaya Eri Cahyadi, didampingi Kabid Pendapatan Bukan Pajak Agus Faisal dan Sub Koordinator Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak Muhammad.
Kepala Kanwil DJP Jatim I Sigit Danang Joyo, yang membawahi 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Surabaya turut hadir menyaksikan penandatangan PKS Tripartit Tahap V yang diikuti Pemkot Surabaya ini, didampingi Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Fahmi Syuhada.
“Sinergi dengan Pemkot Surabaya terus dibangun dan ditingkatkan untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah,” tutur Sigit.
Bagi Pemda, penandatanganan PKS ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 115 dan 116 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemda dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemda dapat mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju dan menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
