SURABAYA | BIDIK.NEWS – Ratusan mahasiswa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis (8/9/2022). Aksi yang digelar mulai pukul 12.30 WIB itu menuntut dan menolak kenaikan harga BBM.

“Kami di sini hadir untuk menuntut dan menolak kenaikan BBM. Efek kenaikan BBM ini sangat luar biasa berdampak kepada masyarakat,” kata seorang demonstran saat menyampaikan orasinya.

Usai menyampaikan orasi, secara bergantian selama hampir 25 menit, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menemui para demonstran. Mereka pun tampak duduk lesehan bersama di pintu masuk sisi selatan halaman Balai Kota Surabaya.

Dengan diiringi rintikan air hujan, satu per satu perwakilan demonstran menyampaikan aspirasinya kepada pucuk pimpinan pemkot dan DPRD Surabaya. Suasana pun tampak gayeng dan adem, tatkala Eri juga mengajak para demonstran berbarengan membacakan Salawat Thibbil Qulub dan Yalal Wathon.

Di akhir audiensi, perwakilan mahasiswa lantas menyerahkan surat tuntutan untuk ditandatangani bersama dengan wali kota dan Ketua DPRD Surabaya. Surat tuntutan menolak kenaikan BBM dari para mahasiswa ini, selanjutnya oleh Pemkot Surabaya diteruskan ke pemerintah pusat.

Eri mengatakan, salah satu tuntutan yang disampaikan para demonstran adalah soal kenaikan tarif BBM. Kenaikan BBM ini dinilai mereka akan mempengaruhi daya beli dan kehidupan masyarakat.

“Karena itu saya sampaikan apa yang disampaikan teman-teman tadi itu kami juga merasakan. Karena itulah kami sampaikan keberatan dari teman-teman PMII ini, apa yang dirasakan ini kami sampaikan (ke pemerintah pusat),” kata Eri.

Meski demikian, Eri menyebutkan, jika para demonstran ini juga paham betul bahwa kebijakan tarif BBM, bukanlah kewenangan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat.

Namun pihaknya memastikan, akan selalu terbuka lebar dan siap memfasilitasi setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. “Tadi juga sudah disampaikan teman-teman PMII, bahwa keputusan bukan ada di pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat,” ujarnya.

Terkait kebijakan kenaikan tarif BBM, Eri sendiri telah berkomitmen fokus meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat. Ia pun mengajak para mahasiswa untuk turut serta dalam upaya tersebut.

“Saya minta teman-teman dari mahasiswa ini menjadi bagian dari pemkot. Bagaimana pemkot meningkatkan pendapatan per kapita per keluarga. Karena kita ingin meningkatkan daya beli yang tinggi,” terangnya.

Nah, salah satu cara yang dilakukan pemkot untuk meningkatkan daya beli sekaligus pendapatan masyarakat adalah dengan membuat program padat karya. Dimana dalam program ini, aset milik pemkot yang ada di setiap wilayah digunakan masyarakat untuk usaha. Mulai dari usaha kafe, laundry, cuci mobil, budidaya maggot, perikanan, pertanian hingga peternakan.

Eri juga menekankan kepada jajarannya agar setiap intervensi yang dilakukan pemkot, bukan untuk pencitraan dan bersifat sesaat. Seperti halnya, ia mencontohkan, ketika ada warga yang membutuhkan, lantas jajaran pemkot berbondong-bondong datang memberikan bantuan lalu dipublish ke media.

“Yang saya inginkan di Surabaya ini jangan sampai kalau ada gizi buruk, ada disabilitas, warga ada yang tidak dapat bantuan, terus kita datang memberikan sembako, terus di-blow up (media). Tidak begitu. Ada mereka yang disabilitas itu sampai malu, akhirnya tidak mau melaporkan,” tegasnya.

Bila ada hal seperti itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana mengubah sistem yang dibangun. Artinya, bagaimana intervensi yang diberikan itu bersifat sustainable, seperti halnya dalam program padat karya. Sehingga, siapapun wali kota dan ketua DPRD ke depan, sistem tersebut dapat terus berjalan.

“Sedangkan data dari mana? Datanya dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyampaikan,” tuturnya.

Karenanya, Eri mengaku ingin mengubah mindset masyarakat sekaligus jajarannya yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Yakni, bagaimana intervensi yang diberikan pemkot itu tak sekadar sesaat, namun dapat terus berdampak untuk warga penerima bantuan tersebut.

“Sehingga ketika ada BBM naik, dia masih mampu untuk beli. Jadi pemkot dan DPRD sepakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tandasnya.