SURABAYA | bidik.news – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jatim
menggelar Temu Media bertema “Sinergi dan Kolaborasi untuk
Menjaga Stabilitas, Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jatim serta
Mendorong Pemerataan Pembangunan di Tengah Momentum Penguatan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Ekonomi Kerakyatan”.
Kepala BI Jatim, Ibrahim menyampaikan, ekonomi Jatim di triwulan III/2025 tumbuh 5,22% (yoy), tetap kuat seperti pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,23% (yoy). Dari sisi permintaan, kondisi itu ditopang oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, disokong oleh akselerasi LU Konstruksi dan Pertanian, serta akselerasi LU Jasa Pendidikan dan lnfokom.
“lnflasi Oktober 2025 tercatat 2,69% (yoy) dan masih dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1% (yoy). Kondisi
Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) dan Sistem Pembayaran masih kondusif dan mendukung perekonomian nasional,” kata Ibrahim, Selasa (18/11/2025).
Disebutkan, inflasi pada Oktober 2025 disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan (beras, daging dan telur ayam ras, serta bawang merah). Berdasarkan pola musiman saat HBKN Nataru (data historis 2019-2024), komoditas pangan (telur ayam ras, migor) dan tarif angkutan udara sering menjadi faktor penyebab inflasi Jatim sehingga perlu diwaspadai.
“Dalam mengendalikan inflasi saat HBKN Nataru, kami bersama Pemprov Jatim akan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian lnflasi Daerah (TPID) pada 25 November 2025. HLM itu dikolaborasikan dengan rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) Jatim,” ujar Ibrahim.
HLM merupakan komitmen Pemprov, Kab/Kota, dan BI dalam mengendalikan inflasi, memperluas digitalisasi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jatim yang berkelanjutan. BI juga akan menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) pada 28 November 2025 secara nasional di Jakarta dan Surabaya.
Sementara, Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan di Jatim terus menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, Dana Pihak Ketiga tumbuh 4,81% (yoy), kredit meningkat 3,58% (yoy). Kondisi fundamental perbankan tetap terjaga, tercermin dari rasio kecukupan modal yang tinggi, likuiditas yang memadai, dan kualitas aset yang stabil.
Penyaluran kredit terbesar masih didominasi sektor rumah tangga,
perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan yang menjadi
penggerak utama ekonomi di Jatim.
“Pemerataan pembiayaan juga menjadi perhatian utama. Beberapa wilayah dengan kontribusi PDRB rendah menunjukkan perbaikan dalam akses pembiayaan, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ucapnya.
Disebutkan, sektor UMKM tetap menjadi prioritas dengan porsi penyaluran kredit mencapai 37,75%. Walaupun penyaluran KUR mengalami perlambatan, kualitas kredit tetap terkendali. Implementasi
POJK 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM menjadi
instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan yang mudah, cepat,
dan terjangkau.
Pada sektor pasar modal, aktivitas masyarakat di Jatim menunjukkan
peningkatan signifikan. Hingga akhir September 2025, investor Jatim
mencatat net buy Rp7,75 triliun. Pendanaan melalui Securities
Crowdfunding tumbuh 63,56% (yoy), dan jumlah investor meningkat 22%.
Yunita juga menekankan peningkatan inklusi keuangan menjadi agenda strategis OJK Jatim. Sejak 2024 hingga Oktober 2025, OJK telah melaksanakan 3.192 kegiatan edukasi dengan lebih dari 803 ribu peserta. Program-program seperti LAKU PANDAI, SIMPEL/KEJAR,
serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) terus diperluas.
“Kegiatan “Pojok Keuangan Rakyat” di Jatim Fest 2025 bahkan berhasil menarik lebih dari 45 ribu pengunjung dan mencatat transaksi sebesar Rp20,1 miliar,” tegasnya.
Dalam aspek perlindungan konsumen, layanan publik OJK terus meningkat.
Sejak Januari – September 2025, OJK menerima 169 pengaduan melalui
APPK, memberikan 6.661 layanan walk-in, dan memfasilitasi 39.867 layanan
SLIK.
Yunita menegaskan, pengawasan terhadap market conduct, penanganan keuangan ilegal, serta penguatan literasi keuangan menjadi fokus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti kolaborasi OJK dalam Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang berhasil memblokir lebih dari 93.819 rekening terkait kejahatan keuangan dan membekukan dana sebesar Rp376,5 miliar.
Kepala LPS II, Bambang S. Hidayat juga menyampaikan bahwa LPS terus mendorong efektivitas penanganan bank dan persiapan program
penjaminan polis asuransi. Sepanjang 2024-2025, secara nasional terdapat 26
BPR/S yang masuk dalam penanganan LPS, dengan rincian: 23 BPR/S dilikuidasi, 1 BPR diselamatkan melalui skema bail-in, dan 2 BPR/S dalam proses penanganan.
Pada 2025, terdapat 1 BPR yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan dilikuidasi oleh LPS di Jatim. LPS terus mengawal pelaksanaan kebijakan penjaminan simpanan berjalan efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.
“Hingga September 2025, cakupan penjaminan simpanan LPS secara nasional tetap di atas 90% dari total rekening perbankan nasional, yaitu masing-masing mencapai 662 Juta rekening bank umum (99,94%) dan 15,8 juta rekening BPR/BPRS (99,97%),” tutur Bambang.
Dijelaskan, cakupan penjaminan LPS
di Jatim tercatat 75,02 juta dari total rekening bank umum (99,95%) dan 2,46 juta dari rekening BPR/S (99,97%). LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).
“Per September 2025, LPS menetapkan menurunkan TBP simpanan dalam rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 bps, serta menurunkan TBP simpanan dalam valuta asing di bank umum. TBP simpanan rupiah pada bank umum 3,50% dan TBP simpanan rupiah pada BPR 6,00%.
Sedangkan untuk TBP simpanan valas
pada bank umum sebesar 2,00%. TBP itu berlaku sejak 1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026. Meski demikian, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP. Proporsi nasabah yang mendapat suku bunga simpanan di atas TBP meningkat dari 13% pada 2022 menjadi 32% pada September 2025.
LPS bersama lembaga anggota KSSK lainnya mendorong perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan ke tingkat yang wajar. LPS juga terus berperan aktif memperluas basis masyarakat menabung.
“Berdasarkan data LPS, jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening simpanan mencapai sekitar 51 juta orang atau 19,9% dari populasi penduduk usia 5-74 tahun. LPS bersama dengan lembaga anggota KSSK lainnya berperan aktif memperluas basis masyarakat menabung melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” ujar Bambang.
Sementara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jatim
selaku Kepala Kemenkeu Jatim, Dudung Rudi Hendratna, menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga triwulan III/2025 mencapai Rp180,63 triliun (63,88%) dari target Rp282,72 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan terealisasi Rp173,93 triliun atau 62,72% dari target Rp277,32 triliun dan PNBP Rp6,7 triliun yang telah melampaui target dengan capaian 123,11% dari target Rp5,44 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak pada Ditjen Pajak Rp73,39 triliun (57,12% dari target Rp128,48 triliun) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Ditjen
Bea Cukai Rp100,54 triliun (67,55% dari target Rp148,83 triliun).
Realisasi belanja negara hingga triwulan III/2025 sebesar Rp92,09 triliun atau
72,97% dari pagu belanja negara di Jatim. Kinerja belanja negara terdiri
dari belanja K/L Rp28,64 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp63,45 triliun.
Pendapatan negara mencakup pendapatan pajak 73,39 triliun, Bea Cukai Rp100,54 triliun, serta PNBP Rp6,76 triliun. Penerimaan pajak (netto), penerimaan pajak Rp73,39 triliun. Sektor industri pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar dengan kontribusi Rp31,78 triliun (43,3%) dari total penerimaan pajak Jatim.
Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp100,54 triliun atau 67,55% dari target APBN) tumbuh 4,0% (yoy). Realisasi cukai Rp95,67 triliun (67,20% dari target APBN), tumbuh 4,36% (yoy) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan
pelunasan 90 hari yang tidak diterapkan tahun ini.
Realisasi bea masuk Rp4,42 triliun (69,71% dari target APBN), terkontraksi 9,44% (yoy) dipengaruhi kebijakan ketahanan pangan domestik sejalan dengan upaya swasembada dan peningkatan pemanfaatan fasilitas Free Trade Agreement.
Secara keseluruhan, TKD tumbuh
realisasi 0,38% (yoy), pertumbuhan TKD disebabkan oleh peningkatan dari DBH yang tumbuh Impresif 24,30% (yoy) utamanya dari Dana Bagi Hasil Minyak Bumi, sejalan dengan pergerakan harga minyak dunia yang meningkat.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jatim, Saiful Islam juga menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat terkait kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Realisasi anggaran kesehatan hingga September 2025 sebesar 612,78 miliar atau 58,98% dari pagu Rp1,04 triliun.
Pemanfaatannya antara lain untuk program pelayanan kesehatan dan JKN
Rp66,35 miliar (54,70%) dan pembangunan keluarga, kependudukan
dan keluarga berencana Rp31,12 miliar (23,14%). Belanja pendidikan terealisasi Rp8,24 triliun atau 64,27% dari pagu Rp12,82 triliun.
Pemanfaatannya antara lain untuk program kualitas pengajaran dan
pembelajaran senilai Rp1,38 triliun (65,07%) dan program pendidikan tinggi
Rp1,33 triliun (43,67%). Belanja infrastruktur Rp589,99 miliar atau 34,73% dari pagu Rp1,69 triliun.
Peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Rp250,87 miliar, ketahanan sumber daya air Rp289,64 miliar, konsumsi pangan berkualitas Rp4,77 miliar dan perumahan, kawasan permukiman Rp1,89 miliar.
Perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jatim hingga 10 November 2025 tertinggi ketiga nasional dengan realisasi sebanyak 5.265.514 penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan santri 5.035.606 jiwa, balita 153.615 jiwa dan ibu hamil dan ibu menyusui 76.293 jiwa.
Jumlah supplier yang terlibat mencapai 2.942 supplier terdiri dari 1.395 UMKM, 298 koperasi, 111 BUMDes/BUMDesma, dan 1.138 supplier lainnya dengan jumlah SPPG sebanyak 1.925 dan jumlah petugas 70.340 orang.
