KPPU Surabaya: Jangan pilih Calon Gubernur Yang Gak Berani Berantas Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

SURABAYA | BIDIK – Jelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim 2018 mendatang, Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya, Aru Armando memandang para calon Gubernur Jatim yang akan bersaing pada Pilkada 2018 mendatang harus mempunyai visi dan komitmen anti praktek persaingan usaha tidak sehat. Salah satu cara untuk mengetahui komitmen itu adalah dengan menandatangani Pakta Integritas Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kami memandang komitmen dari para Calon Gubernur Jatim untuk mewujudkan masyarakat Jatim yang adil dan sejahtera itu penting. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkannya adalah berani berantas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayahnya,” tutur Aru, Selasa (12/12/2017). Jika ditilik lebih jauh, perilaku anti persaingan usaha sehat bertolak belakang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance)

Menurut Aru, komitmen anti persaingan usaha tidak sehat sangat penting dimiliki Kepala Daerah di Jatim, mengingat potensi perekonomian besar yang dimiliki Jatim yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten tersebut. Selain itu, praktek persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu biang keladi timbulnya kemiskinan, karena kesejahteraan dari konsumen atau masyarakat berpindah dengan cara-cara yang tidak benar ke kantong oknum pelaku usaha, baik dilakukan dengan cara saling bekerjasama untuk melakukan praktek kartel, atau bahkan difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi prinsip persaingan usaha sehat.

“Dahsyatnya dampak negatif dari perilaku anti persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oknum pelaku usaha dan yang difasilitasi oleh peraturan atau kebijakan ini wajib diketahui dan harus dikikis oleh Pemimpin Jatim mendatang,’ ungkapnya.

Dari sisi kebijakan, KPPU menurut Aru sudah memiliki tools (alat) yang dapat digunakan, baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemda agar terhindar dari penerbitan peraturan dan/atau kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Perangkat tersebut adalah Competition Checklist (Daftar Periksa Persaingan). Ditambahkan, kebijakan dalam dunia usaha harus menjaga keseimbangan dari beberapa faktor, diantaranya penciptaan pasar, pengaturan pasar dan menjaga kestabilan pasar.

“Jika daftar periksa ini diterapkan, potensi dikeluarkannya peraturan atau kebijakan yang anti persaingan dapat diminimalisir. Jika suatu daerah dapat mewujudkan persaingan usaha sehat di daerahnya, akan berbanding lurus dengan minat investor untuk menanamkan modalnya. Investor pasti akan lebih tertarik menanamkan modalnya ke daerah yang memang Pemimpinnya komitmen menjalankan prinsip persaingan usaha sehat, misalnya Pemimpin yang tidak diskriminatif atau memberikan fasilitas tertentu kepada kroni atau sekelompok pelaku usaha tertentu”, paparnya.

Berdasarkan pengalaman KPPU, sejak diberlakukan Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih ada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, kedepannya Cagub dan Cawagub Jatim yang nanti terpilih harus berani menunjukkan sikap dan komitmennya untuk mewujudkan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan-kebijakannya di masa mendatang.

“Jangan pilih Cagub atau Cawagub yang tidak berani berantas praktek persaingan usaha tidak sehat,” pungkas Aru. (hari)