SURABAYA | bidik.news – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan perdana atas Perkara No.12/KPPU-M/2023 terkait dugaan keterlambatan pemberitahuan atau notifikasi pengambilalihan saham Dorel Finance US, Inc. oleh Pon Holdings B.V., Senin (11/9/2023) di Kantor KPPU Jakarta.
Sidang yang digelar secara hybrid ini beragendakan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator dan Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Alat
Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen Pendukung LDP.
Kepala Kepaniteraan KPPU Pusat menjelaskan, perkara ini berawal dari akuisisi yang dilakukan Pon Holdings B.V. atas saham Dorel Finance US, Inc. pada tahun 2021. Pon Holdings B.V. perusahaan holding keuangan yang memiliki bidang usaha otomotif, sepeda, peralatan dan sistem tenaga, mobilitas industri, layanan serta produk pertanian dan modal ventura.
Sementara Dorel Finance US, Inc., perusahaan induk untuk berbagai anak perusahaan Dorel Sports di Amerika Serikat dan Eropa. Transaksi akuisisi tersebut berlaku efektif secara yuridis pada 4 Januari 2022.
Berdasarkan peraturan, Pon Holdings B.V. memenuhi berbagai ketentuan (khususnya nilai aset/penjualan gabungan) bagi perusahaan yang wajib melakukan pemberitahuan, sehingga harus melakukan notifikasi kepada KPPU 30 hari sejak transaksi tersebut efektif secara yuridis.
Terdapat penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari sejalan dengan peraturan relaksasi yang dikeluarkan KPPU di masa pandemi.
Sesuai ketentuan, Pon Holdings B.V. seharusnya menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham paling lambat 31 Maret 2022.
Namun KPPU baru menerima laporan pemberitahuan pada 1 April 2022.
Sehingga patut diduga telah dilakukan keterlambatan pemberitahuan dan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57/2010.
Setelah mendengarkan paparan LDP oleh Investigator dan pemeriksaan Kelengkapan dan kesesuaian alat bukti, Majelis Komisi yang diketuai Komisioner Guntur S. Saragih dan didampingi Komisioner Yudi Hidayat dan Komisioner Ukay Karyadi sebagai Anggota Majelis Komisi, akan melanjutkan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan berikutnya, Senin (11/9) dengan agenda Pemeriksaan Tanggapan Terlapor Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.
Secara khusus, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil IV Surabaya T. Haris Munandar menerangkan mengenai penilaian Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/2010 dan Peraturan KPPU No. 3/2023, Pelaku Usaha yang terlambat menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi pengambilalihan saham dapat dikenai Sanksi denda minimal Rp1 miliar,” terang Haris.
