JAKARTA | bidik.news – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari banyak pihak. Di antaranya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Banyuwangi menjadi salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perijinan named dan nakes lewat MPPDN.
Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah menteri dan kepala daerah. Di antaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.
“Sehingga kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” terang Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Tito Karnavian. Digitalisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dinilainya memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan efisien. Di antaranya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang telah bertransformasi ke arah digital.
“(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” terang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.
Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.
Pionir dalam memelopori MPP Digital, pemerintah pusat telah menjadikan Banyuwangi pilot project MPP Digital Nasional. MPPDN ini antara lain menyediakan layanan administrasi kependudukan dan layanan perijinan kesehatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan itu menyampaikan terimakasih atas apresiasi tersebut. “Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
Terkait dengan digitalisasi perizinan praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dicanangkan secara nasional itu pun, Ipuk berkomitmen untuk turut menyukseskannya.
“Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ungkapnya.
Saat ini ada 199 kabupaten/kota yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named digital tersebut. Daerahbtersebut sebelumnya telah memiliki MPP Digital.
“Kita bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” pungkas Ipuk.(nng)
