BIDIK News | Surabaya – Siti Nur Anna, terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu, mengaku sejak tahun 2000 atau sekitar umur 15 tahun sudah mengenal barang haram tersebut akhirnya menyesal karena harus meninggalkan 2 orang anaknya. Hal ini terungkap saat gadis berparas cantik ini menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya hari ini. (09/10)
Sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, yang dipimpin oleh ketua majelis hakim R. Anton Widyopriyono SH., MH., dan jaksa penuntut umum (JPU) Yusuf Akbar dari Kejari Tanjung Perak, sidang digelar di ruang Sari 2.
Dalam keterangannya saat di periksa, terdakwa mengakui sewaktu ditangkap dirumahnya, terdakwa baru saja menggunakan sabu tersebut. Sekitar 15 menit kemudian polisi Polrestabes Surabaya datang menangkap dirinya. Setelah ditanya dimana terdakwa menyimpan barang buktinya, Siti lalu menunjukkan sisa sabu beserta alat hisap didalam lemari dalam kamarnya.
” Sekitar tanggal 9 Juni 2018 saya ditangkap sama polisi Polrestabes di rumah saya di Wiyung. Waktu itu baru saja pakai sabu. Karena takut ketahuan anak saya, sisanya saya simpan di lemari kamar saya. ” ujar ibu 2 anak tersebut.
Menurut ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai sales kosmetik tersebut, dirinya membeli sabu 1 poket sabu seharga 200 ribu dari Erwin. Terdakwa mengatakan dirinya membeli sabu ke Erwin sebanyak 2 kali.
” Saya sering pakai sabu pak hakim. Tapi yang beli sama Erwin cuma 2 kali. Yang lainnya sering dikasih sama teman. Saya ambilnya di Jl. Kupang, Ronggo Warsito” lanjut Siti
Terdakwa Siti menceritakan juga, pada 15 Desember 2017 dirinya pernah di rehabilitasi. Akan tetapi itupun rehabilitasi sosial atas kemauan keluarganya. Dirinya direhab selama 6 bulan, namun baru 2 bulan dirinya mengaku keluar karena anaknya masih kecil dan butuh perawatannya.
Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Setelah dirasa cukup mendengarkan kesaksian terdakwa, hakim memutuskan sidang ditunda pekan depan, dengan agenda tuntutan dari JPU. (jak)
