SURABAYA l bidik.news – Puluhan warga nelayan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Maritim Madani menggelar pertemuan dengan komisi D DPRD Jawa Timur.
Mereka secara tegas menolak adanya proses proyek strategis nasional (PSN) yang ada di laut Kenjeran Surabaya.
“Kami khawatir bahwa reklamasi laut akan merusak lingkungan hidup, mengancam mata pencaharian mereka, dan menghilangkan sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut,” kata Mohammad Rahman, salah satu nelayan saat ditemui di sela-sela pertemuan.
Menurut pria dua anak ini adalah beberapa alasan yang mendasari protes nelayan Kenjeran adalah kerusakan habitat ikan dan biota laut, pengurangan akses ke laut dan pengaruh pada mata pencaharian nelayan, pencemaran lingkungan hidup dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat, penggusuran tempat tinggal dan tempat usaha nelayan.
“Sudah jelas nanti kami yang dirugikan. Kami minta DPRD Jawa Timur bersama kami menolak reklamasi tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota komisi D DPRD Jawa Timur Miseri Efendy mengatakan pihaknya akan datang ke komisi IV DPR RI agar reklamasi tersebut digugurkan dari PSN dipulau Jawa.
Menurut mantan wakil ketua DPRD Ponorogo ini mengatakan pihaknya setuju bersama Pemprov Jatim mendesak Pusat melakukan evaluasi kembali PSN tersebut. Politisi Demokrat tersebut juga memastikan akan menyampaikan aspirasi nelayan tersebut langsung ke Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
“Ini merupakan bagian dari lingkup Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang kebetulan mas AHY sebagai menterinya yang juga ketua umum saya di Demokrat. Saya akan sampaikan langsung ke mas AHY permintaan nelayan semua agar dilakukan kajian ulang agar reklamasi di Kenjeran dihapus sebagai PSN,” tandasnya.
Polemik proyek strategis nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) terus berlanjut. Beberapa waktu lalu, warga kompak menolak proyek reklamasi di Pantai Kenjeran itu. Dukungan penolakan tersebut terus berlanjut mulai walikota Surabaya, DPRD kota Surabaya hingga sekarang ini pihak DPRD Jawa Timur. (Rofik)
