JPU Tetap Berpendapat, Izin Tangkar Mati Dapat Dihukum Pidana

BIDIK NEWS | JEMBER – Sidang lanjutan perkara satwa dilindungi dengan terdakwa Lauw Djin Ai alias Kristin (59) memasuki agenda Replik dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) Akbar Wicaksana di PN Jember, Selasa (26/03). JPU mengajukan Replik atas Pledoi yang sebelumnya disampaikan Kristin melalui Ezet Mutaqin, selaku kuasa hukumnya, Senin (25/03).

Ada delapan poin yang disampaikan JPU dalam sidang yang hanya berlangsung tidak sampai 5 menit itu. Salah satu poinnya tentang pendapat Ahli Niken Wuri Handayani.

“Penasihat hukum terdakwa telah memanipulasi pendapat ahli dengan mengungkapkan pendapat dari Ahli Niken Wuri Handayani secara terpotong – potong dan tidak didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di CV Bintang Terang,” tulis JPU.

Lebih lanjut JPU menjelaskan, pendapat mengenai izin penangkaran yang mati, maka penangkar dapat dihukum secara pidana karena melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai huruf f UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak bisa dipisahkan dengan pendapat Ahli Niken Wuri Handayani yang menyatakan izin tangkar sudah mati sejak 2-3 tahun yang lalu dan tidak diperpanjang lagi, maka dianggap tidak lagi memiliki izin tangkar.

“Jika ingin mengurus izin tangkar lagi, maka harus mengajukan proposal pengajuan surat izin tangkar baru ke BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) untuk keturunan F2 dan ke Dirjen untuk keturunan F0/W dan atau F1. Sedangkan untuk satwa harus di daftarkan indukan yang baru,” terangnya.

Terbitnya NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama CV Bintang Terang yang diungkap kuasa hukum dalam Pledoi juga tidak lupa ditanggapi JPU dalam Replik.

“Penasihat hukum terdakwa (Kristin, red) yang menyampaikan bukti berupa terbitnya NIB tanggal 19 Maret 2019 menunjukkan logika berpikir yang berantakan, sebagaimana dalam catatan persidangan Ahli Niken Wuri Handayani memberikan pendapatnya pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2019. Sedangkan NIB terbit pada tanggal 19 Maret 2019 dan baru disampaikan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan hari Senin tanggal 25 Maret 2019. Sehingga sangatlah tidak mungkin Ahli Niken Wuri Handayani menyampaikan pendapat terhadap proses pembuatan izin baru dengan NIB tanggal 19 Maret 2019 tersebut,” bebernya.

Di akhir Replik, JPU Akbar Wicaksana menyatakan tetap pada tuntutan dalam surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2018. Usai persidangan JPU Akbar Wicaksana menolak diwawancarai awak media.

Ezet Mutaqin, kuasa hukum Kristin yang diwawancarai usai persidangan mengatakan jaksa yang tetap pada tuntutan awal izin tangkar mati tetap bisa dipidana dan masalah pembelian telur dari awal sudah dijelaskan oleh saksi sebagai studi banding dan bukan untuk diperjualbelikan.

“Izin mati dapat dipidana sudah jelas bahwa dalam kesaksian dari Ahli (maksudnya Niken Wuri Handayani, red) juga mengutarakan seperti itu dan jelas bertentangan dengan Undang Undang. Artinya apa bisa seorang Ahli administrasi bisa menerangkan izin mati dapat dipidana, karena itu ranahnya Ahli pidana. Dari situ saja sudah jelas bertentangan,” ucapnya.

Pengacara yang berkantor di Bandung ini memang mengakui jika NIB belum berlaku efektif. Namun menurutnya itu berarti BBKSDA sendiri sudah memberikan lampu hijau usaha CV Bintang Terang masih bisa diproses dan dilanjutkan kembali. Monas