BANYUWANGI|BIDIK NEWS – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, beberapa kalangan masyarakat Banyuwangi menyerukan ‘Gerakan Tolak Politik Dinasti’.
Hal itu untuk mengantisipasi dan melawan apabila Bupati Abdullah Azwar Anas (Incumbent) mencalonkan keluarganya, baik istri, saudara, atau mungkin orang dekatnya, untuk menggantikan tampuk kepemimpinan Bupati Banyuwangi.
Penggagas ‘Gerakan Tolak Politik Dinasti’, Danu Budiyono mengatakan, Dinasti Politik itu adalah sebuah system yang dibuat oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi, dengan tujuan agar kekuasaan yang dimiliki orang tersebut hanya berfokus pada dirinya, keluarganya, orang orang terdekatnya, kelompoknya bahkan sampai keturunannya.
Menurutnya, Politik Dinasti bisa menjadi sesuatu yang berbahaya jika si pelaku yang menjalankannya tersebut tidak mengamalkan ideologi Pancasila dan agama dalam kehidupan sehari hari. Si pelaku bisa saja membuat suatu keputusan yang jauh dari kata bijaksana dan mengayomi rakyat.
Sehingga, ia bisa saja menciptakan suatu system pemerintahan yang bersifat menguntungkan untuknya dan merugikan bagi para pihak yang berniat tidak mendukungnya.
“Minimal atas dasar itulah, kami bersama beberapa tokoh masyarakat dan aktifis membentuk Sekber Gerakan Tolak Politik Dinasti,” ujar Danu Budiyono saat ditemui disela sela Sosialisasi Bahaya Politik Dinasti di Sekretariat Bersama (Sekber) Tolak Politik Dinasti Gang Coca Cola Banyuwangi, Rabu (11/09).
Danu juga menyampaikan, pihaknya membuka lebar-lebar bagi masyarakat yang nantinya ingin menjadi relawan tolak politik dinasti, hanya saja saat ini relawan yang bergabung telah dibuatkan wadah ‘Tolak Politik Dinasti’ yang direkrut secara tertutup.
“Apa yang bisa kita lakukan bersama saat ini, walau Sekber secara resmi belum kita publikasikan untuk umum, namun para relawan yang kami rekrut dan memang pro pergerakan anti dinasti akan memulai dengan banyak hal, mengingat memang persiapan untuk pilkada sudah dekat,” tandasnya.
Untuk mencegah dinasti politik, lanjut Danu, pihaknya akan memberikan penyadaran kepada masyarakat akan dampak buruk dinasti politik. Dalam konteks ini, masyarakat didorong menjadi rasional agar bisa menilai dampak buruk dinasti politik.
“Bentuknya banyak, kita akan silaturahmi ke pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, media misalnya. Selain juga nanti kita bikin seminar, dialog kita juga akan buat selebaran bahayanya politik dinasti,” jelasnya.
Aktifis sosial politik ini juga mengungkapkan, memang dinasti politik sah-sah saja, tetapi dampaknya buruk dan potensinya besar muncul KKN secara masif. Jika masyarakatnya rasional, maka dinasti politik tidak bakal laku.
Selanjutnya, partai politik harus membatasi ruang gerak dari dinasti politik ini. Parpol jangan hanya menjadi pemadam kebakaran, setelah terjadi kasus korupsi, baru bertindak. Parpol harus berperan mencegah terjadinya KKN.
Proses rekrutmen dan kaderisasi parpol juga harus berjalan secara baik, transparan dan akun tabel. Jangan hanya merekrut orang yang mempunyai kekuatan finansial saja, tanpa melihat aspek integritas dan kualitas orang.
Sekarang ini partai politik sudah membuka pendaftaran bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati.
“Oleh karena itu kami juga mulai mempersiapkan ‘Gerakan Tolak Politik Dinasti’,” ungkapnya.
Adapun pilihan politik bagi relawan, tentu itu hak masing-masing untuk menentukkan. Dan tentu, nanti ‘Gerakan Tolak Politik Dinasti’ akan dibuka umum untuk masyarakat yang ingin bergabung.
“Yang jelas kami sudah mempersiapkan antisipasi apabila ada indikasi politik dinasti,” pungkas Danu.(nng)
