SITUBONDO l bidik.news -:Problematika Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyelimuti Warga Desa Sumberejo, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Mulai dari belum merata, hingga menu yang tidak sesuai anak didik.
Anggota DPRD Jawa Timur, Ma’mulah Harun mengaku hingga saat ini hanya sebagian berdiri Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Situbondo. Padahal jatah SPPG di Situbondo ada 700 siswa tidak mendapat jatah MBG . Karena banyak daerah yang belum berdiri SPPG.
“700, ada yang belum dapet, Artinya belum rata, persoalannya mereka juga gak tau kenapa bisa gak dapet, ” ungkapnya.
Politisi asal PKB itu menyebut persoalan MBG saat relatif. Namun sebagian besar permasalahan ada beberapa yang dirasakan anak didik, yakni menu yang disajikan tidak sama dengan selera anak-anak sekolah.
Dengan tidak cocoknya menu dan selera mengakibatkan sebagian yang dimakan. Bahkan terkadang hanya susu yang dikonsumsi.
“Satu, rata-rata Seleranya anak-anak kita ternyata tidak mesti cocok dengan, Bantuan makanan itu, Terus Yang kedua, Terkadang yang dimakan hanya yang Sebagian yang kering misalnya susunya saja,” tambahnya
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur itu mengaku ada penyajian MBG yang membuat trenyuh, yakni buah yang diberikan terlalu kecil.
“Terus yang ironis, Itu ada fakta, Buahnya hanya terdiri dari buah, Kelengkeng hanya satu Satu buah Dimasukkan plastik, ini pengaduan mereka,” bebernya.
Ma’mulah memahami semua program pasti menuai pro dan kontra. Padahal MBG tujuannya bagus Untuk meningkatkan gizi Anak-anak ke depan. Presiden RI Prabowo Subianto ingin generasi muda menjadi generasi emas pada tahun 2045.
Untuk meningkatkan mutu menu MBG, pemerintah harus memperketat pengawasan dapur SPPG. Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan monitoring secara mendadak. Begitu juga halnya sekolah penerima MBG, pemerintah harus menerjunkan tim pengawas secara independenm
” Pengawasan terhadap dapur itu yang harus, diperketat lagi. Pengawasan terhadap dapur-dapur itu, SPPG-nya harus diperketat pengawasannya, yang harus ada monitoring mendadak itu, sidak, sidak itu tidak hanya di dapurnya. Tapi juga di sekolah yang menerima bantuan,” pintanya.
Sementara aspirasi di Banyuwangi yang banyak disampaikan berkaitan sarana prasarana lembaga pendidikan, baik pesantren maupun madrasah atau sekolah. Banyak sarana prasarana yang tidak memadai atau rusak. Tentunya hal ini akan menggangu aktivitas sekolah.
Ma’mulah meminta pemerintah untuk memberi bantuan untuk melakukan perbaikan sarana prasarana lembaga pendidikan di Banyuwangi. Dengan begitu, murid merasa nyaman saat mengikuti proses belajar mengajar. ( Rofik )
