SURABAYA l bidik.news– Riuh persoalan yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh mengaburkan tujuan besar program tersebut. Di tengah adanya evaluasi dan pengetatan pengawasan akibat dugaan pelanggaran di sejumlah daerah,
Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, H.Samwil, mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga keberlangsungan program yang dinilainya sangat strategis bagi masa depan bangsa.
Menurut Samwil, adanya moratorium sementara terhadap pembentukan unit baru merupakan langkah yang wajar sebagai bagian dari perbaikan tata kelola. Namun, langkah tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunduran komitmen terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Kalau memang ada kebocoran atau pelanggaran, tentu harus diselidiki dan ditindak sesuai hukum. Tetapi jangan sampai karena ada oknum yang melakukan pelanggaran, kemudian program yang sangat baik ini menjadi terhambat,” ujar Samwil, Rabu (17/6/2026).
Politisi yang dikenal vokal itu menilai masih banyak masyarakat yang memandang MBG sebatas program pembagian makanan gratis. Padahal, substansi utama program tersebut adalah memastikan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia terpenuhi secara lebih baik dan berkelanjutan.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu mencontohkan, persoalan gizi tidak selalu identik dengan kemiskinan. Bahkan anak-anak dari keluarga mampu sekalipun belum tentu memperoleh asupan gizi yang lengkap apabila pola konsumsi mereka tidak seimbang.
“Pemenuhan gizi itu bukan hanya untuk yang kurang mampu. Orang kaya sekalipun belum tentu gizinya lengkap. Ada yang tidak suka makan sayur, tidak suka minum susu, atau pola makannya tidak seimbang. Karena itu program ini menyasar kebutuhan yang lebih luas,” katanya.
Samwil menjelaskan, MBG yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lahir dari berbagai kajian, penelitian, dan uji kelayakan yang cukup panjang. Karena itu, manfaat program tersebut tidak bisa dinilai hanya dalam hitungan bulan atau satu-dua tahun pelaksanaan.
Menurutnya, hasil nyata dari investasi gizi justru akan terlihat dalam jangka panjang ketika generasi penerima manfaat memasuki usia produktif.
“Dampaknya mungkin baru akan terlihat 10 tahun lebih ke depan. Saat itu kita bisa mengukur bagaimana kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak yang sejak dini mendapatkan pemenuhan gizi yang baik,” ujarnya.
Bagi Samwil, pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara instan. Negara membutuhkan investasi jangka panjang yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, termasuk kecukupan gizi.
Karena itu, ia menilai MBG merupakan salah satu program strategis yang harus dikawal bersama agar mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.
Meski mendukung penuh pelaksanaannya, Samwil menegaskan bahwa setiap penyimpangan yang ditemukan harus diproses secara tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum, kata dia, justru diperlukan agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan tidak kehilangan kepercayaan publik.
“Kalau ada yang melanggar ya harus ditindak. Tetapi jangan kemudian semua dianggap bermasalah. Yang salah diproses, sementara program yang baik tetap harus berjalan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Samwil, kebutuhan pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan masyarakat di daerah terpencil, melainkan menjadi kebutuhan seluruh anak Indonesia. Oleh sebab itu, evaluasi yang dilakukan pemerintah saat ini harus dimaknai sebagai upaya memperkuat tata kelola, bukan menghambat pelaksanaan program.
“Program ini adalah investasi besar untuk masa depan bangsa. Dengan pengawasan yang baik dan pelaksanaan yang tepat, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi Indonesia di masa mendatang,” pungkasnya. ( Rofik )
