BANYUWANGI – Minimnya anggaran kemaritiman pada APBD Banyuwangi tahun 2020 yaitu hanya sebesar Rp 6 miliar, menjadi keprihatinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banyuwangi.
Karena, angka tersebut dianggap terlalu jauh dari harapan masyarakat pantai jika dibandingkan dengan wilayah geografis dan potensi maritim yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah mengatakan, Banyuwangi memiliki potensi kemaritiman yang sangat luar biasa dan panjang pantainya 175 km. Tapi, kebijakan anggaran untuk perikanan dan kelautan masih sangat minim.
“Meskipun laut ini merupakan wilayah Provinsi, tapi kami berharap kebijakan anggaran untuk masyarakat pesisir ini harusnya ditingkatkan, karena pada umumnya masyarakat di tepi pantai rata rata kurang mampu,” ujar politikus yang akrab dengan sebutan Hj. Ni’mah ini, Senin (09/12/2019).
Ia menambahkan, dalam pembahasan RAPBD lalu, dirinya sudah bersuara keras terkait anggaran kemaritiman ini. Anggaran kemaritiman yang dulunya sebesar 8 miliar, turun menjadi 4 miliar. Dan setelah diperjuangkan, akhirnya hanya ditambahi 2 milyar.
“Ini semua sama sekali masih belum memenuhi kebutuhan rakyat. Harapannya, di PAK nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, anggaran untuk masyarakat kurang mampu ini bisa betul-betul ditingkatkan,” terangnya.
Jika mengacu panjangnya pantai yang ada di Banyuwangi, dengan anggaran cuma Rp 6 milyar, menurutnya ini tidak pas, yang cocok seharusnya Rp 100 miliar dan sepenuhnya untuk memperdayakan masyarakat pantai.
“Sehingga mereka bisa diberdayakan mulai dari pemberdayaan rumput laut, pembuatan garam, peningkatan produksi ikan, dan pengolahan hasil perikanan,” tegasnya.
SIDOARJO I bidik.news – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap tiga terdakwa dalam perkara...
