BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), M. Basir memberikan dukungan penuh terhadap aksi tolak tambang emas Tumpang Pitu, yang dilakukan warga Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Dukungan itu disampaikan M. Basir saat aksi massa juga diberi nama ‘Aksi Selasa Kliwon’ ini, melakukan orasi di halaman kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (19/02).
“Kami FPPP yang memang dari awal sangat tidak setuju adanya tambang emas Tumpang Pitu yang dikelola PT. Bumi Suksesindo (PT. BSI), karena kontribusinya tidak jelas, dan saham yang katanya sekian persen juga tidak masuk Pemda,” ujar M. Basir.
Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan lobi-lobi kepada teman-teman Pansus DPRD terkait PT. BSI. Saat ini, anggota DPRD dari Fraksi PPP hanya berjumlah 4 orang, sedangkan syarat untuk menjadi pansus minimal harus dua Fraksi, dan minimal harus 7 anggota dewan. Sehingga otomatis pihaknya tidak bisa melaksanakan itu.
“Untuk sementara hanya Fraksi PPP saja yang tidak menyetujui, karena saya inisiatornya, dan saya sebagai anggota dewan yang paling gencar menolak bagaimana PT. BSI ini harus diusir dari Banyuwangi, karena sudah menjajah masyarakat Banyuwangi,” cetusnya.
M. Basir menegaskan, meskipun pihaknya kecil, bersama-sama mengajak masyarakat, aktifis dan LSM yang memang pro kepada rakyat untuk istiqomah memperjuangkan masalah ini, mulai dari Banyuwangi hingga ke pusat.
Aksi Selasa Kliwon tersebut, awalnya digelar didepan Kantor Bupati Banyuwangi. Dalam orasinya, mereka menuntut agar Bupati Banyuwangi bertanggung jawab dan menutup tambang emas Tumpang Pitu yang kini di kelola PT. BSI.
Nurul Aini, salah seorang orator aksi tersebut menyampaikan, pada tahun 2012 Bupati Anas mengubah gunung Tumpang Pitu yang dulunya kawasan hutan lindung, di buka menjadi hutan produktif.
“Itu semua bukan mencerdaskan masyarakat, tetapi justru mencelakakan masyarakat,” kata Nurul Aini.
Sementara, perwakilan Forum Rakyat Banyuwangi untuk rakyat pesanggaran, Usman menuntut dan merekomendasikan agar segera mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) produksi maupun explorasi dari PT BSI maupun PT. Damai Suksesindo (DSI).
Dikatakan Usman, pertambangan emas tumpang pitu sangat tidak layak sekali dari aspek lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat pesanggaran dan sekitarnya. Karena Gunung tumpang pitu bisa melindungi warga sekitar dari terjangan sunami.
“Setelah gunung Tumpang Pitu mulai di tambang, dari krisis sosialnya, masyarakat resah, jalan rusak dan berdebu, bahkan adanya alat-alat berat, selain mengganggu warga, dari krisis ekologinya, masyarakat sekitar tidak bisa lagi mengakses gunung Tumpang Pitu,” jelasnya.(swr/nng)
