BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Rapat kerja DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama jajaran direksi PT. Merdeka Cooper Gold dan PT. Bumi Suksesindo selaku pengelola tambang emas Tumpang Pitu, digelar tertutup.
Rapat yang digelar diruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jum’at (01/03) itu, sempat diwarnai aksi protes sejumlah aktifis Banyuwangi, mereka menyayangkan kepada DPRD karena ketidakterbukaan dalam menggelar rapat tersebut.
Kericuhan terjadi lantaran, dua aktifis Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi (Ketua KPJ Laskar Putih) dan Helmi Rosyadi (Ketua Aliansi Rakyat Miskim) tidak diperbolehkan masuk kedalam ruang rapat yang dijaga ketat puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan Satpol PP.
Bahkan, aktifis M. Yunus Wahyudi sempat diusir oleh pimpinan rapat, dan dipaksa keluar ruang rapat oleh petugas, seketika itu Yunus berteriak dan menghujat.
Dilontarkan Yunus, keberadaan tambang emas selama ini tidak berfungsi dan tidak bermanfaat bagi rakyat Banyuwangi.
“Selama ini DPRD selalu tertutup, tidak bisa menyelesaikan masalah, dan tidak terpantau oleh rakyat, rakyat menuntut semuanya,” cetus Yunus.
Melihat Yunus geram karena dikeluarkan dari ruang rapat, Helmi pun turut melontarkan hujatannya.
“Sebenaranya ada apa dengan rapat yang digelar hari ini mengapa kok digelar tertutup, jangan-jangan rapat ini ada kongkalikong dan membahas bagi-bagi keuntungan,” lontar Helmi, salah seorang aktifis dengan nada lantang.
Selanjutnya, dengan nada emosi, Helmi meminta pimpinan rapat untuk keluar menemuinya.
“Tolong pimpinan sidang keluar.., apa dasar hukumnya dengan menggelar rapat tertutup seperti ini,” tegasnya.
Ditemui usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, H. Joni Subagio kepada awak media meminta maaf karena tadi ada miskomunikasi.
“Mohon maaf, bukan kami yang nggak mau, tapi inilah bentuk transparansi yang kita lakukan, dan nggak ada kongkalikong. Saya kira meskipun tertutup njenengan sudah tahu,” ujar H. Joni.
H. Joni menambahkan, rapat hari ini adalah rapat kerja DPRD, eksekutif dan PT. BSI. Oleh karena itu, rapat digelar secara tertutup.
“Ini agendanya khusus, kami sebagai DPRD ingin tahu, karena informasi dari eksekutif yang kita terima sumir, dan kami rasa baru kali ini kami bertemu BSI secara kelembagaan. Kalau agendanya hearing, tentunya akan terbuka, siapapun boleh mengikuti dan mendengarkan, karena sekarang ini eranya keterbukaan publik,” jelasnya.
Sementara perwakilan PT. Merdeka Cooper Gold, Boyke saat disinggung terkait lahan pengganti perubahan status Gunung Tumpang Pitu dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi, menyebut bahwa memang tidak ada lahan pengganti.
“Nggak ada lahan pengganti, itu kan kawasan perhutani jadi tidak ada lahan pengganti,” sebut Boyke.(nng)
