SIDOARJO l bidik.news – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Adam Rusyidi, S.Pd menyampaikan untuk pemutakhiran data penerima bansos PKH supaya warga Jawa Timur khususnya Sidoarjo mendapatkan bantuan melalui PKH maka Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja mendatangi Dinas Sosial ( Dinsos) Sidoarjo untuk menanyakan masyarakat Sidoarjo apakah sudah mendapat bantuan sosial PKH.
“Sistem yang ada di Kemensos berbeda dengan data yang ada di Dinas Sosial. Karena sistem yang diaplikasikan oleh Kemensos kalau yang jadi karyawan swasta mendapatkan gaji UMK,” terang Adam Rusyidi saat kunjungan kerja di Dinsos Sidoarjo pada Jumat ( 1/8/2023).
Politisi asal Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menjelaskan padahal karyawan yang di anggap Kemensos memiliki gaji UMK ini hanyalah seorang kuli bangunan dan tidak mungkin seorang kuli bangunan mendapatkan gaji UMK.
Untuk Provinsi Jawa Timur akan mendapat penambahan PKH plus sekitar Enam ratus ribu rupiah.
Komisi E DPRD Jatim juga mengupayakan akan ada tambahan insentif kepada seluruh pendamping PKH di seluruh Jawa Timur.
“Komisi E sepakat dengan Dinsos yang ada di Ka bupaten kota agar pendamping PKH di Jawa Timur ada tambahan insentif,” jelas Adam.
Ketua DPD Partai Golkar sidoarjo ini mengakui karena menghadapi tahun politik kita ketahui para pendamping PKH ini juga menjadi kader partai, maka melalui lintas fraksi di DPRD Jatim kami sepakat agar pendamping PKH di tambahi.karena tahun politik ini kita harus bisa merasakan bersama- sama.
Para penerima manfaat harus bisa merasakan bersama karena di tahun politik ini semoga tidak ada intervensi di program PKH karena Bansos ini untuk kepentingan masyarakat sehingga harus di gunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa ada tendensi politik apapun.
“Khusus PKH warga sidoarjo selama ini diakui yang menerima manfaat memang benar – benar untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.
Namun ada beberapa permasalahan penerima manfaat PKH di Sidoarjo karena terdapat perbedaan pada NIK atau kurang data NIK . Itu mungkin human eror atau kesalahan input data tapi tidak banyak.
“Komisi E DPRD Jatim minta Dinsos Jatim untuk update dalam pemutakhiran data berkaitan data penerima bansos. Komisi E terus mengawasi dan update agar masyarakat yang menerima bantuan bansos tepat sasaran,” pungkas Politisi dari Dapil Sidoarjo ini. ( Rofik )
