TULUNGAGUNG I BIDIK.NEWS – Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, dan Wakil Bupati, Gatut Sunu Wibowo SE, kompak menghadiri acara rembug stunting di Hall hotel Crown Tulungagung,senin 5/6/2023.
Acara yang dibuka Bupati Maryoto ini,juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo SE, Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Siuk Maryoto Birowo, MM beserta Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Sekda Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si dan Kepala OPD terkait Lingkup Pemkab Tulungagung.
Menurut Sekertaris Bappeda Tulungagung Rusdiyanto, S.STP, MM, dalam rangka percepatan penurunan stunting, pada tahun 2023, Pemerintah Pusat menetapkan seluruh Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Tulungagung sebagai lokus penanganan stunting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting.
“Dalam rangka penanganan Stunting Kabupaten Tulungagung telah menyusun beberapa kebijakan,yaitu Peraturan Bupati Tulungagung nomor 52 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi dan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor: 188.45/43/013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tulungagung,” jelasnya.
Lebih lanjut Rusdi melaporkan Hasil Pelaksanaan Aksi 1. Analisis Situasi yang dilaksanakan di Bulan Maret 2023.
a. Jumlah anak stunting berdasarkan data Bulan Timbang Agustus 2022 adalah sebanyak 2.214 balita, dengan jumlah prevalensi stunting sebesar 4,25 %.
b. Pada tahun 2023 telah ditetapkan 20 Desa yang tersebar di 13 kecamatan, sebagai lokasi fokus (lokus) penanganan stunting.
c. Untuk tahun 2024, dengan memperhatikan jumlah kasus stunting, prevalensi stunting, dan tren peningkatan kasus stunting, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rencana lokus bertambah sejumlah 20 Desa.
“Komitmen terhadap penurunan stunting telah diwujudkan dengan penganggaran pada APBD tahun 2023 dan perencanaan anggaran pada RKPD Tahun 2024. Output yang diharapkan dari Pelaksanan Rembuk Stunting hari ini adalah, Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Perwakilan DPRD,Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, dan perwakilan sektor non pemerintah,dan Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD dan Renja OPD tahun 2024,” katanya.
Masih kata Rusdi, peserta Rembuk Stunting Secara keseluruhan dengan mekanisme tatap muka hari itu berjumlah sekitar 246 orang, yang terdiri dari DPRD Kabupaten Tulungagung,Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa di daerah lokus, Kepala Puskesmas,Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa, Organisasi Profesi, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan LSM.
Menindaklanjuti kegiatan rembuk stunting hari ini, akan dilaksanakan aksi konvergensi lanjutan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting berupa : Pembinaan Pelaku 6 dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Penguatan Sistem Manajemen Data, serta Pengukuran dan Publikasi Stunting.
Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Tulungagung Ny Siuk Maryoto Birowo, MM dalam sambutanya diantarannya mengatakan bahwa salah satu masalah gizi yang menjadi isu strategis nasional saat ini ialah stunting. data survei status gizi indonesia tahun 2022 menyebutkan, angka stunting secara nasional saat ini mencapai 21,6%. itu berarti, satu dari lima anak indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurang gizi. pemerintah telah menargetkan menurunkan angka stunting hingga 14% di tahun 2024 untuk menyiapkan generasi indonesia emas pada tahun 2045.
“Untuk itulah pada kesempatan kali ini kami himbau kepada kaderkader pkk di tingkat desa/kelurahan untuk bersama-sama bergandengan tangan mendukung upaya percepatan penurunan stunting melalui pencegahan dan penanganan stunting,” tegas Siuk.
Lebih lanjut Siuk mengatakan bahwa penyebab stunting adalah resultan dari multi sektor. karena itu upaya pencegahannya juga harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan lintas sektoral, termasuk kader-kader pkk terbaik mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. kader pkk dan kader posyandu melalui tim pendamping keluarga telah teruji menjadi ujung tombak memerangi stunting karena terlibat langsung dengan masyarakat.
Sementara itu Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Tulungagung tengah mengalami bonus demografi, artinya kita memiliki sebuah peluang yang harus ditangkap sebagai akibat dari besarnya proporsi 2 penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia produktif dengan jumlah besar memberikan kontribusi besar pada pembangunan sumber daya manusia, Namun demikian dalam kerangka pembangunan manusia, permasalahan Stunting, telah menjadi salah satu bagian dari “triple burden of malnutrition”, yang harus ditangani sejak dini. Oleh karena itu, saya secara khusus mengingatkan kepada segenap jajaran Pemerintah, termasuk Kepala Desa dan unsur masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan generasi muda yang produkif dengan gerakan pencegahan stunting terintegrasi.
Bupati juga mengatakan bahwa arahan Bapak Presiden pada Rakornas Kepala Daerah, bahwa kita harus menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting dan memanfaatkan teknologi serta platform aplikasi dalam memantau stunting di daerah.
”Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak sesuai arahan Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting telah dan akan tetap menjadi fokus perhatian dan Prioritas Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Misi Pembangunan Kabupaten Tulungagung, yakni Pembangunan Sumberdaya Manusia,” Kata Bupati Maryoto.
Lebih lanjut Bupati menegaskan secara prevalensi, berdasarkan bulan timbang, angka stunting di Tulungagung termasuk dalam kategori rendah dan terus menunjukkan tren yang positif yakni pada tahun 2022 sebesar 4,25%. Akan tetapi berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting mengalami peningkatan diantaranya disebabkan oleh kurang optimalnya kunjungan balita ke posyandu untuk dilakukan pengukuran dan penimbangan.
Bupati menghimbau kepada seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah termasuk Tim Penggerak PKK untuk melaksanakan aksi kreatif yang mengusung tema lokal dan menggerakkan masyarakat ke Posyandu agar kasus stunting dapat segera ditemukan dan ditangani sehingga target zero stunting di tahun 2030 dapat tercapai.
“Seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk terus melaksanakan aksi-aksi intervensi baik yang berupa intervensi spesifik maupun sensitif diluar kesehatan yang ternyata memberikan kontribusi besar dalam penurunan stunting. Kita harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya dorong besar bagi penurunan stunting. Dan saya akan turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap program penurunan stunting agar berjalan baik dan tepat sasaran. Termasuk Kepala Desa agar mengalokasikan Dana Desanya untuk penanganan stunting seperti pemberian makanan tambahan (PMT), operasional rujukan balita stunting, pembangunan sanitasi dan air minum, serta intervensi spesifik dan sensitif lainnya. Hadirin Yang Berbahagia, Point terpenting, adalah bagaimana agar semua lapisan masyarakat terjangkau, terlayani dan meningkat kapasitasnya dalam penanggulangan stunting dan kemiskinan, seperti semangat SDGs yaitu No One Left Behind. Untuk itu semangat keterpaduan/integrasi harus didorong Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Stunting harus dilakukan secara terpadu/terintegrasi baik dari sektor Pemerintah, Dunia Usaha, Unsur Masyarakat, Media, organisasi profesi maupun akademisi.Saya sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten, kecamatan maupun desa serta stakeholder yang telah berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di Tulungagung baik dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, BAZNAS, dan Peru Jasa Tirta”, pungkasnya. ( eko )
