SURABAYA | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM 2019 di Hotel Shangrilla, Surabaya, Selasa (12/11/2019).
Mengevaluasi terhadap program kerja dan juga target realisasi yang dicapai BPOM dalam waktu 5 tahun, yaitu dari 2014 – 2019. Evaluasi itu mencakup berbagai capaian yang sudah dilakukan BPOM.
Plt Sekretaris Umum BPOM Reri Indriani mengatakan, selama 3 tahun terakhir pihaknya telah melakukan reformasi dalam 5 aspek yang mendukung penguatan tugas Pengawasan BPOM. Antara lain, Reformasi Kelembagaan dan Regulasi, Reformasi Sumber Daya Manusia, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Sarana Prasarana, dan Reformasi Anggaran.
“Kekuatan yang dilakukan pada BPOM tidak akan optimal tanpa adanya reformasi anggaran. Reformasi anggaran menentukan optimalisasi setiap aspek kerja,” katanya.
Contohnya pada tahun lalu, pihaknya memiliki 1.060 CPNS kalau tidak didukung dengan penguatan anggaran, untuk penguatan kompetensi, penguatan pengawasan dan penguatan prasarana tidak akan maksimal.
Sementara itu, untuk lebih mendekatkan layanan publik BPOM ke masyarakat. Pihaknya akan meresmikan 3 kantor badan koordinasi wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur. Masing-masing berada di Madiun (Bakorwil 1), Malang (Bakorwil 3), dan Jember (Bakorwil 5).
“Ini akan mendekatkan layanan publik BPOM langsung terjun ke masyarakat, kita tidak banyak bicara, pokoknya layanan konkret apa yang kita butuhkan,” ujarnya.
Reri menjelaskan, pemilihan 3 wilayah ini setelah pihaknya mempertimbangkan cakupan kota/kabupaten di sekitarnya. Meskipun sebenarnya Gubernur Jatim. Khofifah Indar Parawansa meminta lebih banyak wilayah di Jatim dibangun kantor Bakorwil BPOM.
BPOM juga terus melakukan pengawalan pada UMKM binaan dengan bersinergi dengan Pemprov Jatim. Saat ini, beberapa UMKM yang dibina BPOM sudah mampu mendapatkan nomor P.IRT dan sebagian sudah MD. (hari)
