SURABAYA – Dalam mendukung suksesnya Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Bank Indonesia (BI) Jatim melakukan diseminasi informasi kepada perwakilan diplomatik melalui acara bertajuk “East Java Policy Discussion on G20 Presidency 2022” di Hotel Shangri-La Surabaya belum lama ini.
Hadir Konsul Jenderal, Konsul, dan/atau Konsul Kehormatan dari 11 negara, yaitu Australia, Jepang, Hungaria, Filipina, Mongolia, Denmark, Belarusia, Selandia Baru, Inggris, Belanda, dan Singapura.
Budi Hanoto, Kepala BI Jatim yang membuka diskusi menyampaikan, tahun 2022 ini adalah tahun “sibuk” bagi Indonesia yang mendapatkan mandat penting dalam mendukung pemulihan ekonomi global melalui perannya sebagai Presidensi G20.
Di tengah pemulihan ekonomi antara negara maju dan berkembang yang terjadi secara tidak seimbang (global imbalances), terdapat 3 tantangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu satu, normalisasi kebijakan di negara maju, dimana kenaikan suku bunga The Fed berdampak pada kenaikan suku bunga global sehingga mempersulit pemulihan ekonomi negara berkembang.
Dua, dampak jangka menengah-panjang scarring effect (luka memar) akibat pandemi terhadap sektor riil. Serta tiga, eskalasi ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada lonjakan harga komoditas internasional (energi maupun pangan), gangguan mata rantai perdagangan global, serta pembalikan arus modal secara tiba-tiba ke safe heaven asset (terutama emas) yang menimbulkan ancaman bagi stabilitas eksternal dan kinerja nilai tukar.
Sebagai bentuk respon kebijakan atas tantangan itu, Presidensi G20 Indonesia 2022 mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang bertujuan mendorong seluruh dunia untuk saling bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19.
Perhelatan itu juga memiliki 5 pilar utama, yaitu mempromosikan produktivitas. Meningkatkan ketahanan dan stabilitas. Memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang inklusif. Mendukung iklim/lingkungan dan kemitraan. Serta kepemimpinan global kolektif yang lebih kuat.
Selanjutnya, BI bersama Kementerian Keuangan memimpin pembahasan jalur keuangan (finance track) dan memperjuangkan 6 agenda prioritas, yaitu 1. Mengatasi dampak normalisasi kebijakan di negara maju agar well calibrated, well-planned dan well-communicated.
2. Mengatasi dampak scarring effect terhadap sektor riil melalui reformasi dan transformasi struktural, serta meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan strategi bisnis yang baru di post-COVID era, termasuk mendorong investasi dan produktivitas SDM.
3. Digitalisasi Sistem Pembayaran, termasuk isu Cross Border Payment dan penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC). 4. Green Economy dan Sustainable Finance, agar transisinya berjalan lancar termasuk dukungan pembiayaan hijau (green financing).
5. Inklusi Ekonomi dan Keuangan, termasuk pemanfaatan digitalisasi untuk optimalisasi potensi UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang kuat. Serta 6. Perpajakan Internasional, termasuk perpajakan digital.
Untuk mendukung suksesnya Presidensi G20 2022, BI Bank Jatim juga menggelar beberapa side events sepanjang 2022, antara lain (1) Pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Jatim. (2) Rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBI/BBWI). (3) East Java Economic Forum (EJAVEC) berupa webinar dan call for paper.
(4) Seminar nasional Presidensi G20 2022, (5) East Java Investment Program (EJIPRO) 2022 berupa rangkaian kegiatan Investment Leaders Forum (ILF), Capacity building penyusunan feasibility study proyek investasi, Kompetisi Investment Project Ready to Offer (IPRO) antar daerah (Investment Challenge), Investment Awards, Business Matching, One-on-One Meeting. Serta (6) Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESYAR) se-Jawa.
Bicara soal Jawa Timur, perekonomian Jatim pada 2022 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,0% – 5,8% (yoy), atau meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi 2021. Pertumbuhan itu ditopang oleh potensi peningkatan konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan ekspor Luar Negeri dari sisi permintaan, serta bersumber dari lapangan usaha Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, dan Konstruksi dari sisi sektoral.
Jatim juga memiliki potensi investasi yang signifikan dengan multiplier effect yang besar, sehingga penting untuk terus diakselerasi dalam mendongkrak perekonomian daerah, mengingat hanya kurang dari 15% pembiayaan proyek strategis sesuai Perpres 80/2019 yang dapat didanai Pemerintah via APBN/APBD.
Untuk itu, investasi perlu dilakukan pada sektor yang memiliki keterkaitan antar sektor (forward dan backward linkage) yang besar, yaitu sektor Ketenagalistrikan, Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional, Jasa Perusahaan, Industri Mamin dan Jasa Informasi & Komunikasi.
“Melalui pertemuan dan diskusi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang berkelanjutan dan konsisten antara BI Jatim dan perwakilan diplomatik dan/atau kantor dagang dalam mengupayakan promosi investasi dan perdagangan Jatim yang tepat sasaran, mengingat investor setiap negara memiliki karakteristik, concern, dan minatnya masing-masing,” pungkas Budi Hanoto.
