JAKARTA – Banyak masyarakat meragukan penyelenggaraan Pilkada serentak di 2020 ini.
Pasalnya, kondisi pandemi Covid-19 hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan penyebarannya. Keputusan pemerintah menggelar Pilkada serentak disaat pandemi ini dituding terlalu berani. Padahal kedisplinan dan kesadaran masyarakat belum menunjukkan ada tanda-tanda kemajuan.
Indikasi salah satu kegagalan ini terlihat, dikarenakan banyaknya pelanggaran Prokes (Protokol kesehatan) disaat para Paslon (Pasangan Calon) mendaftarkan diri ke KPU Daerah.
Hal ini yang dikecam oleh Muhamad Nasir Djamil, anggota komisi III DPR RI. Bahkan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengingatkan kepada pemerintah akan ancaman penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini.
“Sejak jauh hari, saya sudah ingatkan, jangan sampai Pilkada serentak ini menjadi monster ganas yang dapat memangsa warga,” kata Nasir dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/9/2020).
Bahkan Nasir Djamil menganggap keputusan pemerintah menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak, disaat pandemi dianggap terlalu berani. “Karena itu, pemerintah juga harus berani tegas dan konsisten, untuk menjamin dan memastikan aturan protokol kesehatan, sehingga dapat melindungi ancaman virus Covid-19,” tegasnya.
Namun, lanjutnya, apabila pemerintah tidak mampu menjamin mendisplinkan masyarakatnya, Itu sama saja dengan pemerintah menjerumuskan masyarakatnya sendiri kelubang Covid-19. “Apalagi menurut KPU, saat ini ada 37 Cakada yang positif Covid-19. Lalu bagimana dengan lingkungannya, seperti keluarganya dan tim suksesnya dan penyelenggara untuk mencegah virus itu,” tandasnya.
Untuk itu politikus asal Aceh ini berharap, pemerintah berkewajiban menjaga keselamatan jiwa warganya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi serentak ini agar tidak menjadi kloster baru Pilkada Serentak.
