SURABAYA | BIDIK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 4 Jatim bersinergi dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menggelar “Sosialisasi Program Penjaminan dan Kepatuhan Bank”, Selasa (18/4/2017). Kegiatan ini bertujuan agar sejumlah bank, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terancam likuditas untuk mengikuti aturan yang diberlakukan LPS.
Senior VP LPS, Suharno Eliandy mengatakan, sesuai amanat UU nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis keuangan, LPS memiliki tanggung jawab menyelamatkan bank yang diindikasikan akan mengalami likuiditas. “Persyaratannya harus mengikuti persyaratan kami, seperti mematuhi suku bunga yang diatur LPS. Dimana bank konvensional 6,25 persen dan BPR 7,50 persen,” ujarnya.
Selain itu, dengan menempelkan stiker kepatuhan dan mensosialisasikan penjaminan LPS kepada nasabah yang total simpanannya kurang dari Rp 2 miliar, hingga tidak adanya kredit macet di bank tersebut. “Untuk itu, LPS juga akan segera menerbitkan premi ansuran untuk menolong bank yang dinyatakan bakal mengalami likuiditas oleh OJK,” katanya.
Suharno juga menyebutkan, sampai 31 Maret 2017, bank yang dilikuiditas LPS mencapai 79 bank dan terdiri dari 1 bank konvensional, 73 BPR dan 5 bank Syariah.
Sementara bank yang sudah selesai dilikuidasi mencapai 63 bank dengan rincian 1 bank konvensional, 59 BPR dan 3 Bank Syariah. “Ada juga bank-bank yang sudah dicabut izin usahanya pada 2017, yakni sebanyak 3 BPR, yakni di DKI Jakarta, Jatim dan Sumut,” katanya.
Direktur Group Penanganan Klaim LPS, Dimas Yuliharto menambahkan, saat ini LPS sedang membuat formula biaya premi untuk asuransi simpanan kepada bank. “Tujuannya, supaya besaran premi tidak memberatkan bank, dan berharap masalah bank itu bisa segera diatasi,” pungkasnya. (hari)
