SURABAYA | bidik.news – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim menggelar Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Se-Jatim 2025 dengan tema “Peningkatan Kinerja LKM & LKMS Jawa Timur Melalui Penguatan Struktur dan Penerapan Tata Kelola.”
Acara ini dihadiri oleh Kepala OJK Jatim, Malang, Kediri dan Jember, perwakilan Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (DPUV), Ketua Asosiasi LKM dan LKMS Indonesia (Aslindo), serta perwakilan pengurus LKM/LKMS Jatim.
Kepala OJK Jatim, Yunita Linda Sari menyampaikan, forum evaluasi ini bukan sekadar wadah menilai capaian, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028.
Roadmap tersebut mencakup penguatan tata kelola, manajemen risiko dan SDM, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekosistem layanan, serta penguatan regulasi, pengawasan, dan perizinan.
“Kami berharap LKM dan LKMS dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sehat, transparan, dan berdaya saing, serta semakin inklusif dalam menjangkau masyarakat,” tegasnya, Kamis (18/9/2025).
Asep Hikayat, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Kantor OJK Jatim, menyoroti kondisi LKM/LKMS
di Jatim. Hingga Juni 2025, tercatat 61 LKM/LKMS berizin dengan total aset
Rp260,52 miliar dan penyaluran pembiayaan Rp162,93 miliar.
“Secara umum, sebagian besar lembaga memenuhi rasio likuiditas, solvabilitas, dan ekuitas terhadap modal disetor. Namun, masih terdapat beberapa LKM yang belum sepenuhnya konsisten memenuhi ketentuan rasio kesehatan,” tuturnya.
Asep menegaskan, tantangan terbesar saat ini adalah rasio pinjaman bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang mencapai 12,79%, yang berdampak pada menurunnya rasio ROA, ROE, dan efisiensi (BOPO). Tingkat kepatuhan pelaporan juga baru mencapai 75%.
“Penyelesaian pinjaman bermasalah harus menjadi prioritas utama, karena hal ini terkait langsung dengan kesehatan industri dan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, penguatan sistem informasi seperti SISPRO harus terus diperluas agar mendukung tata kelola yang lebih baik,” ungkapnya.
Dari sisi asosiasi, Ketua Aslindo, Burhan menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak. Data Aslindo mencatat per Agustus 2025 terdapat 247 LKM/LKMS di Indonesia, sekitar 75% sudah menjadi anggota Aslindo.
Menurut Burhan, LKM/LKMS memiliki peluang besar menjawab kebutuhan masyarakat kecil melalui pembiayaan mikro yang cepat dan fleksibel. “Kami percaya LKM dan LKMS adalah ujung tombak keuangan kerakyatan. Dengan kolaborasi bersama fintech, bank digital, dan pemerintah, LKM/LKMS bisa lebih inovatif, inklusif dan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi desa,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut atas berbagai tantangan, OJK telah menerbitkan POJK 41/2024 tentang LKM yang memperkuat perizinan dan kelembagaan, POJK
48/2024 tentang Tata Kelola PVML yang memperluas standar tata kelola, serta
SEOJK 1/2025 tentang Laporan Keuangan LKM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
Melalui kegiatan ini, OJK Jatim menegaskan komitmennya
terus mengawal industri LKM/LKMS agar tumbuh sehat, transparan, dan berdaya saing. Dengan penguatan tata kelola dan struktur kelembagaan, LKM dan LKMS diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim serta Indonesia.
