SAMPANG I BIDIK.NEWS – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, menggelar rapat paripurna bersama pemerintah daerah setempat. Rapat acara itu, berlangsung lancar dan khidmat serta hadir seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Agenda rapat paripurna, yakni Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022, Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Pengesahan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif serta Pengumuman Nama-Nama Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPD Bupati Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPRD Sampang, Fadol menyampaikan, agenda rapat paripurna dilaksanakan untuk penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap LKPJ tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil pertemuan Badan Musyawarah (Bamus) anggota legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas tentang LKPJ.

“Berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah yang telah disepakati bersama, maka disusun acara sebagaimana yang disampaikan Bupati Sampang kepada para anggota DPRD,” ungkapnya, Selasa (23/3/2023).

Selain mendengarkan penyampaian LKPJ, pihaknya melalui Bapemperda mengesahakan dua Raperda inisiatif, yaitu Raperda tentang Pengelolaan budaya lokal dan pelestarian tradisi serta Raperda tentang hak keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Sampang.

Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi menjelaskan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Disebutkan, sesuai pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Amanat Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujarnya.

Menurut Haji Idi (sapaan akrab), LKPJ bentuk ringkasan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan atau progress report pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada DPRD dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Melalui fungsi pengawasan DPRD, yang pada akhirnya ditujukan kembali kepada Kepala Daerah berupa catatan-catatan strategis dalam keputusan DPRD untuk perbaikan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada masa mendatang,” imbuhnya. (Syam)