SURABAYA – Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri, melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda), dimana sebelumnya rencana pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 dilaksanakan secara virtual, namun melihat dinamika, Dirjen Otda menginstruksikan dan menyepakati jika format baku yang akan digunakan dalam pelantikan Kepala Daerah melalui hybrid.
Pelantikan hybrid ini sendiri adalah, bahwa yang mengikuti pelantikan secara langsung adalah hanya Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih beserta pasangan. Sedangkan, tamu undangan lainnya bisa mengikuti prosesi acara pelantikan secara virtual dari daerahnya masing-masing. Dimana, pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2020 ini rencananya akan digelar pada besuk hari Jum’at, 26 Februari 2021 di Gedung Negara, Grahadi, Surabaya.
Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, bahwa pelaksanaan pelantikan ini sesuai dengan SE Kemendagri. Untuk itu, pihaknya juga terus memastikan bahwa pelantikan tersebut akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
“Kami akan memastikan bahwa pelaksanaan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” tegas Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini di Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (24/2).
Khofifah menambahkan, bahwa semua lokasi yang ada di Grahadi akan dikondisikan sangat steril, mulai dari pintu gerbang.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tim kesehatan dari RS Menur, RSUD DR Soetomo dan RS Paru, yang siap untuk melaksanakan pemeriksaan sebelum memasuki area pelantikan.
“Jika membawa Surat Keterangan Kesehatan sendiri, maka minimal harus H-1 hasil PCR yang ditunjukkan. Jika melebihi, kami juga telah menyiapkan rapid antigen saat hari H pelantikan,” tegas Khofifah.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan akomodasi berupa Bus bagi Kepala Daerah yang akan dilantik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Akomodasi ini nantinya untuk mengantar mulai dari hotel menginap hingga ke Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada saat hari pelaksanaan pelantikan.
Lebih lanjut disampaikan Khofifah, untuk memastikan tertibnya protokol kesehatan pihaknya juga melarang masing-masing Kepala dan Wakil Kepala Daerah untuk membawa massa. Sehingga dalam pelantikan mendatang, hanya akan dihadiri oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta dengan pendamping dan 1 orang keluarga. Sedangkan untuk diluar Gedung Negara Grahadi hanya diijinkan untuk 1 orang ajudan kepala daerah dan 1 ajudan wakil kepala daerah.
“Ini dilakukan untuk mematuhi protokol kesehatan yang masih berlaku. Terlebih, karena pelantikan dilakukan secara hybrid, masing-masing daerah dapat melihat melalui live streaming, termasuk pihak aparatur masing-masing daerah dapat menyaksikan melalui virtual,” tandas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Kepala Daerah Jatim 2021, Aries Agung Paewai mengatakan, kegiatan Gladi Bersih yang dilaksanakan ini mendapatkan pemantauan khusus dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebelumnya, Pemprov Jatim juga telah melaksanakan rapat virtual bersama dengan Kemendagri RI, serta dengan seluruh daerah yang melaksanakan pelantikan Kepala Daerah.
Gladi Bersih pelantikan tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap.
Untuk tahap pertama, dilakukan pukul 13.00 WIB, dilanjutkan dengan tahap kedua yang dimulai pukul 16.00 WIB, dan di tahap terakhir Gladi Bersih dilakuan pukul 19.00 WIB.
Dimana, selain pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, juga dilanjutkan dengan gladi bersih pelantikan Tim Penggerak PKK.
Dimana, diperkirakan dalam tiap sesi pelantikan dibutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam.
Aries menyampaikan, diharapkan para Kepala Daerah yang akan dilantik tersebut, agar menetap di Kota Surabaya hingga kegiatan pelantikan selesai dilakukan.
“Hal ini kami lakukan agar kontrol saat pelantikan sesuai dengan tahapan yang disiapkan. Diharapkan seluruh Bupati/Walikota yang Gladi Bersih sudah berada di Surabaya 1 hari sebelumnya. Karena mereka juga menunggu hasil Swab PCR yang keluar,” kata Aries.
Nantinya, jika hasil swab mengatakan negatif, maka secara keseluruhan pelantikan akan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah terpilih secara langsung.
Namun pihak Pemprov Jatim juga mengantisipasi, jika ada hasil Swab PCR yang positif, maka bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah tersebut akan dilantik ditempat yang sudah disiapkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat melalui aplikasi zoom.
