SURABAYA|BIDIK NEWS – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jatim, Sabtu (29/9/2019) pagi, menggelar ‘Gowes Seduluran’ bareng Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) se Jatim.

Hadir dalam kegiatan itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Dodo Suharto, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Eko Darwanto, dan Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi.

Menurut Eko Darwanto, kegiatan fun bike atau gowes seduluran ini sangat baik sekali dan sebagai komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan engagement Serikat Pekerja/Serikat Buruh terhadap pentingnya kepesertaan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi kami sangat mendukung sekali kegiatan Gowes Seduluran ini. Karena dapat mempererat hubungan baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh,” ujar Eko.

Sedangkan Ahmad Fauzi mengaku kagum atas inovasi dan improvisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Jatim dengan menggelar Gowes Seduluran ini. Menurutnya, gelaran ini seperti even nasional, karena pesertanya juga banyak dari daerah, bahkan luar Jatim.

“Sehingga sangat tepat sekali dengan tema Gowes Seduluran Saklawase. Jadi semua pekerja dan buruh di Jatim bersatu dan kumpul bareng,” kata Ahmad.

Sementara Dodo Suharto menambahkan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai peran yang signifikan dalam memperjuangkan nasib pekerja/buruh, terutama pemenuhan hak-hak pekerja. Sehingga diharapkan Gowes Seduluran ini bisa menjalin sinergitas bersama.

Dengan dukungan dari Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja/Buruh dan pihak terkait lainnya untuk percepatan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Jatim, target aggresive growth dapat tercapai.

Kegiatan ini, lanjut Dodo, juga sebagai rangkaian Mayday 2019. Seminar Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Mei 2019, Training of Trainers Serikat Pekerja/Serikat Buruh Agustus 2019 dan hari ini dilaksanakan Gowes Seduluran.

Dodo menghimbau kepada seluruh pengusaha dan pekerja, baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, Non Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memproteksi diri dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal ini bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Dodo.

Sesuai amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program perlindungan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kematian (JKm). Semuanya merupakan hak seluruh pekerja di Indonesia.

“Para pemberi kerja juga harus menyadari, berdasarkan regulasi, jika pekerjanya tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami kecelakaan kerja. Maka pemberi kerja wajib memberikan pengobatan dan santunan sesuai dengan ketentuan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan,” pungkas Dodo. (hari)