BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Rencana Pemkab Banyuwangi yang akan merumahkan sekitar 1000 Tenaga Harian Lepas (THL) di tanggapi serius oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Mendengar hal itu, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat khusus dengan mengundanghadirkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Banyuwangi, bersama sejumlah anggota Komisi DPRD, Senin (10/12).
Saat dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengatakan, DPRD memanggil eksekutif untuk menghadiri rapat khusus bersama rekan Komisi, intinya bertujuan untuk meluruskan terkait kabar tersebut.
Menurutnya, apa yang akan dilakukan oleh eksekutif bukan serta merta langsung otomatis melakukan pengurangan 1000 THL, tetapi akan dilakukan rasionalisasi.
Dalam rasionalisasi itu, lanjut Made, ada beberapa faktor yang diperlukan, diantaranya penerimaan PNS baru, penyesuaian PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan posisi pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikannya.
“Saya kira itu hal-hal yang obyektif dan konsumtif yang memang harus kita lakukan, dan inilah yang dinamakan rasionalisasi,” ujar Made.
Dia menjelaskan, jika rasionalisasi sudah dilakukan, maka akan ada penataan, dan setelah itu kemungkinan nanti akan ada peluang kerja khusus di bidang pajak pariwisata.
“Kita malah akan membutuhkan tenaga kerja sekitar 300 orang dibidang pajak pariwisata itu,” cetusnya.
Jadi, ditegaskan Made, DPRD tidak akan menyetujui kalau ada pengurangan THL secara besar-besaran atau sekaligus, namun jika dilakukan rasionalisasi pihaknya pasti akan mendukung.
Rapat yang digelar diruang rapat khusus DPRD Banyuwangi tersebut, dihadiri sejumlah Kepala SKPD diantaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Nafiul Huda, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Agus Siswanto.(nng)
